Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MURNIANTO, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Mamasa, tidak berkutik setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, ia kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Barat.
Penahanan terhadap tersangka, menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Amiruddin, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (T-2) Nomor: PRINT-458/P.6/Fd.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020.
"Tersangka terlibat perkara tipikor pengadaan bibit kopi atau kegiatan perluasan tanaman kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Mamasa TA 2015," ujar Amiruddin, Sabtu (17/10).
Hal senada disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Sulbar Feri Mupahir. Menurutnya, Murnianto melakukan praktik lancung itu dengan cara meminta tim kelompok kerja (pokja) mengganti spesifikasi bibit kopi pada summary report menjadi jenis benih kopi somatic embriogenesis (SE).
" Hal tersebut dilakukan dengan merujuk produk tertentu dan agar pelelangan dapat dimenangkan salah satu perusahaan yang telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan satu-satunya supplier bibit kopi SE di Indonesia," kata Feri.
Berdasarkan penghitungan kerugian negara dari BPKP Sulbar, imbuhnya, kerugian negara yang ditimbulkan akibat serangkaian perbuatan tersangka diperkirakan mencapai Rp1,1 miliar. (J-2)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved