Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 100 warga korban lumpur Sidoarjo mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menanyakan sertifikat tanah mereka yang tidak kunjung kelar, Kamis (15/10).
Korban lumpur yang mendatangi kantor BPN ini dulunya adalah warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengikuti program relokasi mandiri ke Perumahan Reno Joyo Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong.
Namun, setelah hampir 10 tahun menempati prtmukiman baru, ternyata sertifikat tanah maupun bangunannya tak kunjung selesai. Di perumahan tersebut tinggal sekitar 621 warga korban lumpur yang semuanya berasal dari Desa Renokenongo.
Tersendatnya pembuatan sertifikat dikarenakan sebagian luas tanah Perumahan Reno Joyo yang dibebaskan 2009 bermasalah. Tanah perumahan seluas 10 hektare tersebut, 3,2 hektare di antaranya masih berstatus tanah kas desa (TKD).
Bahkan pengembang perumahan, Sunarto, harus mendekam di penjara. Sunarto pun merupakan salah satu tokoh warga korban lumpur asal Desa Renokenongo yang memelopori relokasi mandiri. Selain Sunarto, notaris bernama Rosidah juga diputus bersalah dan harus mendekam di penjara.
Baca juga: Rayakan Sumpah Pemuda di Atas Lumpur Lapindo
Tersendatnya penyelesaian sertifikat warga ini dikarenakan baik Sunarto maupun Rosidah masih berada di penjara. Sementara berkas akta jual beli warga masih dipegang Rosidah.
"Intinya warga minta jalan keluar, bagaimana BPN bisa menyelesaikan sertifikat tersebut. Jangan terkatung-katung sudah menunggu 10 tahun," kata kuasa hukum warga, Dimas.
Salah satu warga, Suhartono, mengatakan, tanah seluas 10 hektare tersebut dulunya diatasnamakan Sunarto. Warga meminta tanah tersebut dipecah menjadi atas nama warga masing-masing.
"Kedatangan kami bukan demo, ini sudah kesekian kalinya datang ke BPN. Semoga ada perkembangan menggembirakan," kata Suhartono.(OL-5)
Rudianto tidak membeli ikan dari pasar besar yang telah melalui rantai distribusi panjang. Ia menjemput bola langsung dari tangan para nelayan lokal.
Kenaikan harga Minyakita berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi maupun penetapan harga
KEMERIAHAN peringatan Hari Kartini di Play Group (PG) Kuncup Bunga dan TK Hang Tuah, Tebel, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur berubah menjadi momen penuh drama, Selasa (21/4).
Proyek perbaikan sarana prasarana yang menyasar jenjang PAUD hingga SMA di Sidoarjo tersebut menelan anggaran pusat lebih dari Rp45 miliar.
Kecelakaan maut di By Pass Krian Sidoarjo melibatkan pengemudi di bawah umur. Tiang listrik roboh menimpa pemotor hingga tewas tersengat listrik.
Para ojol itu menerima bantuan paket sembako berupa beras tiga kilogram, minyak goreng satu liter, dan gula pasir satu kilogram. Selain itu dua sarden dan lima bungkus mie.
Redi juga menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kewajiban penyerahan 20% lahan kepada negara.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved