Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Bawaslu Bantul, Herlina mengaku pihaknya kesulitan mencari petugas pengawas TPS. Pasalnya, sampai 15 Oktober 2020, dari 2.085 pengawas TPS yang dibutuhkan, pendaftarnya baru 1.140 orang.
"Kami terseok-seok dalam perekrutan PTPS, karena kekurangminatan," kata Herlina, Rabu (14/10) sore, saat menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD DIY.
Ia menyebut, masyarakat lebih tertarik untuk mendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Dari pengamatan di lapangan, masyarakat lebih senang mendaftar sebagai KPPS karena tugasnya lebih ringan daripada PTPS.
"Mereka takut intimidasi, perasure, dan risiko tugas menjadi PTPS, terlebih jika sampai terjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang)," jelas dia.
Herlina juga menyampaikan, sebenarnya cukup banyak pendaftar yang berminat dari kalangan mahasiswa. Namun, mereka tidak memenuhi syarat batasan usia, yaitu minimal 25 tahun.
"Ada pula yang enggan mendaftae karena takut dirapid test," terang dia.
Untuk memenuhi kebutuhan PTPS, pihaknya telah menyurati dukuh dan ditembuskan ke Ketua RT. Pihaknya membutuhkan dua kali jumlah PTPS yang dibutuhkan agar bisa menyelenggarakan seleksi petugas PTPS. Harlina juga menjelaskan, terkait pandemi yang tengah melanda, pihak Bawaslu juga sudah mengantisipasinya.
"Protokol kesehatan juga menjadi bagian utama dalam tugas pengawasan di Pilkada," jelas dia. Para petugas tetap siaga dan waspada terhadap Covid-19 dengan menggunakan masker serta face shield saat bertugas. Bahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan pakaiaan Hazmat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menekankan, pengawasan menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia pun berpesan kepada Bawaslu Kabupaten Bantul agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan saat menjalankan tugas.
"Dalam masa pandemi ini semua pihak hendaknya mencermati betul proses pilkada dengan protokol kesehatan," terang dia. Petugas harus benar-benar terlindungi dalam melaksanakan tugasnya saat di lapangan.
Ia pun mengusulkan, KPU dan Bawaslu agar segera menggelar simulasi pemungutan suara. Pasalnya, pemungutan suara tidak hanya di lingkungan warga, tetapi juga di rumah sakit yang berisiko terhadap penularan Covid-19.
"Pastinya ada pemilih yang masih dalam proses penyembuhan karena Covid 19. Apakah sudah dipikirkan terkait TPS yang ada dirumah sakit dan bagaimana mekanismenya bagi para pasien yang tengah melakukan penyembuhan, terutama bagai yang terpapar Covid-19," kata dia.
baca juga: Petahana Kontra Trah Istana, Siapa Lebih Kuat?
Sebelumnya, KPU Bantul telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 704.688 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020, Selasa (13/10). DPT terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 345.582 dan pemilih perempuan 359.106. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bantul, Arif Widayanto menyampaikan, jumlah total TPS di Bantul sebanyak 2.085 TPS tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan se-Bantul. (OL-3)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved