Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RIBUAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi di Kantor DPRD setempat. Mereka menggelar aksi tersebut dipicu kekecewaan para ASN karena anggaran tunjangan tambahan penghasilan atau TTP pegawai dipangkas dalam APBD 2021.
TTP yang semula dianggarkan Rp75 miliar dipotong dalam setahun dipotong hingga Rp26 miliar. Sehingga ASN menilai, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada besaran TTP yang mereka terima setiap bulan.
Dalam aksinya, ASN sempat berdialog dengan badan anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan. Namun Badan Anggaran menegaskan tak bisa mengakomodir keinginan ASN agar anggaran TTP kembali dinaikkan menjadi Rp75 miliar. Alasannya kondisi keuangan daerah tak memungkinkan setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas.
Mendengar penjelasan badan anggaran DPRD, ribuan ASN langsung naik pitam dan berusaha menyerang anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Snggaran, beruntung para Anggota DPRD segera dievakuasi petugas keamanan dengan pengawalan ketat.
baca juga: Diknasbud Pontianak Minta Pelajar tak Ikut-ikutan Demo
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Muhammad Miftah Baay menyatakan, dengan pemangkasan TTP dari Rp75 miliar menjadi Rp26 miliar adalah salah satu pelecehan DPRD kepada ASN.
"Pemangkasan TTP oleh Bandan Anggran DPRD Kota Tidore Kepulauan ini adalah bentuk pelecehan DPRD kepada ribuan ASN Kota Tidore Kepulauan," kata Muhammad Miftah Baay.
Hafit Ismail, salah satu ASN Pemkot Tidore Kepulauan mengatakan adanya pemangkasan itu maka ASN hanya akan menerima TTP sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
"Pemangkasan ini tidak sebanding dengan kerja ASN sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat," ujarnya. (OL-3)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved