25.669 Warga Jateng Terjaring Razia Protokol Kesehatan

SEJAK awal September sudah 25.669 warga di berbagai daerah di Jawa Tengah terjaring penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan, direncanakan mulai Oktober mendatang digelar 175 razia lagi di 35 kabupaten/kota dan Gubernur Jawa Tengah minta perhatian dan kewaspadaan terhadap sembilan daerah terawan covid-19.

Pemantauan Media Indonesia hingga Senin (14/9) petang angka covid-19 di Jawa Tengah menunjukan terus terjadi peningkatan, demikian juga berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran terus dilakukan di 35 kabupaten/kota dengan menggelar razia penegakan hukum protokol kesehatan.

Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah hingga saat ini angka covid-19 telah mencapai 18.136 kasus yaknk 3.831 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit di 35 daerah, 13.628 orang sembuh dan telah diperbokehkan pulang serta 1.667 orang tercatat meninggal dunia.

"Saya minta ada kewaspadaan tinggi untuk sembilan daerah karena tren penaikan covid-19 meningkat, khususnya Kota Semarang," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kesembilan daerah tersebut, demikian Ganjar, yakni Kota Semarang, Pati, Rembang, Kudus, Boyolali, Sragen, Wonosobo, Pemalang, dan Kabupaten Tegal, harus diwaspadai dan dilakukan peberapan protokol keseharan secara ketat karena dikhawatirkan terjadi lonjakan akibat penyebaran covid-19 yang tidak terkendali.

Petugas Satpol PP di kesembilan daerah itu, ungkap Ganjar Pranowo, harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan secara ketat dengan menggelar patroli dan razia penegakan hukum. "Saya juga telah intruksikan kepada para kepala daerah itu," imbuhnya.

Selama bulan September ini, lanjut Ganjar, tercatat ada 25.669 orang yang terjaring operasi protokol kesehatan itu dengan berbagai hukuman dari mulai kerja sosial dengan membersihkan lingkungan, penyitaan KTP dan hukuman lain.

Dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 itu, menurut Ganjar akan memberikan dukungan penuh kepada daerah, bahkan telah menyiapkan bantuan kepada daerah jika mengalami kesulitan termasuk rencana kegiatan 175 kali operasi penegakan hukum protokol kesehatan. (OL-12)