Usung Kostra Tani, Penyuluh BPP Wajib Kuasai IT

KEMENTERIAN Pertanian melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) termasuk di Kabupaten Jayapura, khususnya pada BPP Nimbokrang di Distrik Nimbokrang.

BPP Nimbokrang siap melakukan transformasi mengusung digitalisasi pertanian 4.0 melalui pelatihan daring didukung oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua.

"Tujuan pelatihan online agar penyuluh dan fungsional, khususnya Admin IT pada BPP Nimbokrang, dapat meng-input data pertanian melalui aplikasi laporan program utama Kementan setelah terhubung ke Agriculture War Room atau AWR," kata Siti Nurjanah, penyuluh pusat Kementan selaku pendamping kegiatan penyuluhan pertanian di Provinsi Papua.

Baca juga: Sulut Ekspor 3.766 Ton Komoditas Pertanian

Siti Nurjanah menambahkan AWR merupakan kebijakan dan program Kementan untuk menghubungkan BPP pada tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ke pusat data pertanian AWR di Jakarta.

"Pelatihan SDM di BPP Nimbokrang terlaksana berkat kerja sama BLP Provinsi Papua dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Kabupaten Jayapura. Pelatihan digelar di aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (30/8).

Pelatihan IT tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa Kostratani akan menjadi pusat gerakan pembangunan pertanian, data dan informasi pertanian, pembelajaran demo tanam (Demplot), dan sekolah lapang sehingga dapat mengawal program-program utama Kementan.

"Targetnya, pembaharuan data pertanian secara kontinyu dan berkesinambungan. Kementan berupaya menggali potensi lokal dari desa hingga kecamatan atau bottom up untuk dirumuskan pemerintah pusat mengacu pada daya dukung pertanian setiap BPP," kata Mentan Syahrul dalam berbagai kesempatan bertemu petani dan penyuluh.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi tiada henti mengingatkan pertanian identik dengan sawah, kebun, dan ladang yang semuanya ada di desa dan semuanya berada di bawah binaan penyuluh.

Artinya, kebangkitan pertanian harus dimulai dari pembangunan SDM pertanian khususnya penyuluh pendamping petani.

"Pembangunan bukan dari kabupaten. Bukan provinsi. Apalagi di Jakarta. Harus dimulai dari sawah, kebun, dan ladang. Semuanya di bawah kendali dan koordinasi BPP di kecamatan, maka BPP harus menjadi pusat gerakan pembangunan," kata Dedi.

Menurutnya, Kementan bergegas melakukan transformasi BPP menjadi BPP Model KostraTani secara bertahap hingga 2021.

"Negara kita sangat luas, perlu IT untuk menembus ruang dan waktu. Saat ini kita bisa terhubung langsung ke Papua dan Aceh, maka BPP harus diperkuat dengan IT dan terhubung dengan AWR di Kementan," katanya. (OL-1)