Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BENTUK sanksi kepada warga yang tak mengenakan masker di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditingkatkan. Semula, hanya sanksi administratif ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Mulai pekan ini, dilakukan pengenaan sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum.
Plt Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadhi, menegaskan razia bagi warga yang tak menggunakan masker masih terus berlanjut. Razia melibatkan tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, PMI, dan elemen lainnya.
"Hari ini, tim gabungan melakukan penertiban protokol covid-19 berupa razia masker terhadap pengguna jalan. Kali ini sanksinya kategori sedang berupa kerja sosial membersihkan fasilitas publik," kata Hendri kepada wartawan di sela-sela razia gabungan di Taman Kreatif Joglo, Jalan Siliwangi, Selasa (18/8).
Pengenaan sanksi sedang tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan serupa pada pekan lalu. Hanya, pada tahap awal, pengenaan sanksinya relatif ringan, berupa teguran lisan dan tertulis.
"Jumlah pelanggarannya belum bisa kami rekap karena masih berlangsung," jelasnya.
Baca Juga: Tak Bermasker Emil Siapkan Sanksi Denda hingga Kurungan
Peningkatan bentuk sanksi akan dilakukan secara bertahap. Penerapan sanksi sedang saat ini merupakan upaya sebelum nanti diterapkan sanksi berat berupa denda.
"Kalau denda itu kategorinya sanksi berat. Secara bertahap itu (denda) pasti diterapkan," tuturnya.
Payung hukum razia masker mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 60/2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan Covid-19. Tahap awal atau saat disosialisasikannya Pergub sekaligus pengenaan sanksi
ringan, tim gabungan mencatat sebanyak 419 kasus pelanggaran warga tak bermasker selama empat hari.
Rincian jumlah pelanggaran warga tak menggunakan masker sebanyak 62 orang yang digelar ruas Jalan Siliwangi dan sekitarnya pada Senin (10/8). Berlanjut pada Selasa (11/8) terdapat 100 orang pelanggar dengan titik operasi di Jalan Raya Bandung, Rawabango. Kemudian pada Rabu (12/8), terdapat 111 pelanggaran yang dipusatkan di sekitar Alun-Alun Kecamatan Cibeber. Terakhir pada Kamis (13/8), berlokasi di Jonggol dan Cikalongkulon, tim merazia sebanyak 146 orang pelanggar ketentuan penggunaan masker.
"Kami akan terus laksanakan operasi masker ini," pungkas Hendri. (OL-13)
Baca Juga: Sanksi Denda atau Kurungan 3 Bulan bagi tak Bermasker Diterapkan
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved