Bawaslu Maluku Utara Ajak Organisasi Perempuan Awasi Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah sangat rawat kecurangan seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, berita hoaks, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menekan terjadinnya kecurangan, Bawaslu Maluku Utara akan bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Seperri dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersinergi dengan kelompok perempuan.

"Satu satu langkah dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak untuk bersinergi dengan kelompok perempuan," kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, Selasa (29/7).

Bawaslu menginginkan ada partisipasi dari kelompok perempuan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember di 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Menurut Masita, kelompok perempuan ini sangat banyak dan terorganisir.

Koodinator Divisi Pengawasan Bawaslu ini menuturkan banyaknya kelompok perempuan bisa menjadi pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena itu,
sudah menjadi bagian dari Bawaslu untuk mewujudkan komitmen pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan.

"Bawaslu juga sampaikan informasi dan hal-hal terbaru dalam Pilkada. Bawaslu ingin membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil. Termasuk komitmen menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian," jelasnya.

Srikandi Bawaslu Malut ini meyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat lain agar tak mudah tergiur politik transaksional. Dengan begitu, indikasi politik transaksional mulai bisa dikikis.

"Kita harapkan juga bagaimana membangun satu konteks nilai yang bisa memberikan pencerahan dalam Pilkada karena sudah mulai tersandera politik transaksional. Karena itu kami ajak kaum perempuan ini melawan money politics selain menyalurkan hak politik mereka,"tegasnya.

baca juga: Calon Perseorangan Pilkada Karawang Kandas Terhormat

Sejauh ini, lanjut Masita, kalangan perempuan relatif cukup rentan menjadi target politik uang, ujaran kebencian, atau politik bernuansa SARA. Karena itu, penting menanamkan informasi-informasi yang benar dalam kepemiluan. Money politic bukan berkah, tapi ini sebuah ancaman dan menjadi kejahatan Pilkada. Kalangan perempuan juga didorong berani melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran maupun kecurangan Pilkada. Mereka diharapkan bersedia mengawasi proses pemungutan suara pelaksanaan di setiap TPS pada hari H. (OL-3)