Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI empat pihak yang terdiri dari perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah daerah sukses menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah)(MBR) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Kolaborasi yang dinanamakan sinergitas ABCG itu memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal M. Noor Fauzie mengatakan, kolaborasi itu melibatkan Universitas Diponegoro, Bank BTN sebagai entitas bisnis, dan komunitas/paguyuban masyrakat sebagai penerima manfaat memastikan pencarian lahan dan seluruh proses pembangunan.
"Kelompok masyarakat ini juga memastikan semua anggota mematuhi aturan kelompok terutama membayar angsuran tepat waktu dan Pemda Kendal yang memfasilitasi semua kolaborasi dan pembangunan," kata Fauzie dalam diskusi virtual, Kamis (25/6).
Fauzie menjelaskan, Kendal menghadapi permasalahan backlog perumahan yang cukup signifikan. Baklog di Kendal mencapai 40.089 unit dan terdapat 43.737 rumah tidak layak huni. Kebanyakan masalah utama sulitnya MBR memiliki rumah layak huni adalah daya beli yang rendah, terbatasnya skema pendanaan pengadaan rumah untuk MBR dan hampir tidak mungkin MBR memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.
Baca juga : Dua Menteri Jokowi Turun Tangan Bongkar Turap Waterpark Dwisari
"Akibatnya sulit bagi mereka memiliki rumah bila tidak difasilitasi,” papar Noor Fauzie.
Ia menambahkan, Skema BSPS memungkinkan kelompok MBR untuk mengakses bantuan pembangunan rumah dengan syarat penerima bantuan sudah memiliki tanah hak milik, pengadaan tanah inilah yang difasilitasi untuk mendapatkan kredit mikro tanpa agunan dari perbankan.
Dengan kolaborasi ABCG, saat ini 63 keluarga yang berdomisili di Kendal yang berpenghasilan di bawah Rp 2,6 juta perbulannya sudah menempati kawasan perumahan baru di daerah Curugsewu yang diberi nama Perumahan Komunitas Curugsewu Asri.
Dengan dana hibah PSBS Rp30 juta untuk pembangunan rumah dan Rp36 juta pinjaman KPR BTN untuk pembelian lahan mereka dapat memilik rumah tipe 36 di atas lahan 84 meter persegi.
"Mereka tinggal mencicil sekitar Rp571 ribu perbulan selama 10 tahun. Keberhasilan ini mendorong pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperluas cakupan penerima manfaat di 6 kawasan berbeda dengan pendekatan yang sama," pungkas Fauzie. (RO/OL-7)
OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved