Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOLABORASI empat pihak yang terdiri dari perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah daerah sukses menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah)(MBR) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Kolaborasi yang dinanamakan sinergitas ABCG itu memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal M. Noor Fauzie mengatakan, kolaborasi itu melibatkan Universitas Diponegoro, Bank BTN sebagai entitas bisnis, dan komunitas/paguyuban masyrakat sebagai penerima manfaat memastikan pencarian lahan dan seluruh proses pembangunan.
"Kelompok masyarakat ini juga memastikan semua anggota mematuhi aturan kelompok terutama membayar angsuran tepat waktu dan Pemda Kendal yang memfasilitasi semua kolaborasi dan pembangunan," kata Fauzie dalam diskusi virtual, Kamis (25/6).
Fauzie menjelaskan, Kendal menghadapi permasalahan backlog perumahan yang cukup signifikan. Baklog di Kendal mencapai 40.089 unit dan terdapat 43.737 rumah tidak layak huni. Kebanyakan masalah utama sulitnya MBR memiliki rumah layak huni adalah daya beli yang rendah, terbatasnya skema pendanaan pengadaan rumah untuk MBR dan hampir tidak mungkin MBR memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.
Baca juga : Dua Menteri Jokowi Turun Tangan Bongkar Turap Waterpark Dwisari
"Akibatnya sulit bagi mereka memiliki rumah bila tidak difasilitasi,” papar Noor Fauzie.
Ia menambahkan, Skema BSPS memungkinkan kelompok MBR untuk mengakses bantuan pembangunan rumah dengan syarat penerima bantuan sudah memiliki tanah hak milik, pengadaan tanah inilah yang difasilitasi untuk mendapatkan kredit mikro tanpa agunan dari perbankan.
Dengan kolaborasi ABCG, saat ini 63 keluarga yang berdomisili di Kendal yang berpenghasilan di bawah Rp 2,6 juta perbulannya sudah menempati kawasan perumahan baru di daerah Curugsewu yang diberi nama Perumahan Komunitas Curugsewu Asri.
Dengan dana hibah PSBS Rp30 juta untuk pembangunan rumah dan Rp36 juta pinjaman KPR BTN untuk pembelian lahan mereka dapat memilik rumah tipe 36 di atas lahan 84 meter persegi.
"Mereka tinggal mencicil sekitar Rp571 ribu perbulan selama 10 tahun. Keberhasilan ini mendorong pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperluas cakupan penerima manfaat di 6 kawasan berbeda dengan pendekatan yang sama," pungkas Fauzie. (RO/OL-7)
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved