Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
OLAH tanah dan tanam padi di Desa Karawang, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sempat terhambat akibat rusaknya dam parit di wilayah mereka. Namun, setelah ada bantuan perbaikan dari Kementerian Pertanian, para petani di wilayah tersebut langsung melakukan gerakan percepatan olah tanah dan tanam padi.
Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Diat Sujatman, mengatakan rusaknya dam parit berdampak terhadap pasokan air. Kondisi tersebut membuat olah tanah dan tanam padi menjadi tersendat.
"Sekarang bangunan dam paritnya sudah diperbaiki berkat bantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Saat ini sudah melakukan olah tanah dan tanam padi. Alhamdulillah," terang Diat, Jumat (19/6).
Menurut Diat, dam parit yang dibangun di Desa Karawang bantuan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu dapat mengairi lahan pertanian seluas 60 hektare. Areal pertanian itu milik Kelompok Tani Sauyunan, Kelompok Tani Saluyu, dan Kelompok Tani Wangi Bunga.
"Pembangunan dam parit itu dikerjakan secara swadaya oleh petani setempat. Waktu pengerjaannya selama 3 hari," terangnya.
Para periode April-September 2020, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi sedang mempercepat gerakan olah tanah dan tanam padi. Percepatan itu didasari pertimbangan prediksi terjadinya kemarau dalam waktu beberapa bulan ke depan.
"Beberapa hari lalu ada kunjungan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ke Wilayah I Sukabumi, termasuk di Desa Karawang. Mereka memantau gerakan percepatan olah tanah dan tanam padi sekaligus meninjau dam parit yang telah diperbaiki untuk memperlancar pasokan air lancar saat melaksanakan penanaman," tuturnya.
Sejauh ini, Kementerian Pertanian konsen terhadap ketersediaan pangan terutama di Kabupaten Sukabumi. Sehingga berbagai upaya untuk menjaga stabilitas pangan pun terus dilakukan Kementerian Pertanian. Salah satunya menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan para petani.
"Kami optimistis, stabilitas pangan di Kabupaten Sukabumi akan terjaga. Karena saat ini petani terus digenjot untuk meningkatkan berbagai produksi komoditas pertanian," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kali Ini Penumpang KMP Ferry Ile Mandiri dari Larantuka Reaktif
Musim kemarau yang panas tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada perangkat elektronik, terutama ponsel.
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
Pengamatan cuaca pukul 05.30 WIB melihat adanya perubahan cuaca Rabu (31/7) ini, yakni potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar daerah daerah di kawasan pegunungan
Dia menambahkan sumber air bersih mulai berkurang dan muncul tenggelam. Warga juga harus berbagi air bersih dari mata air dengan warga dari desa lain, yakni Desa Cipelang.
ribuan hektare sawah yang terancam kekeringan tersebar hampir seluruh wilayah. Namun paling rawan berada di 49 desa dari 6 kecamatan meliputi Sindangkerta, Saguling, Cipongkor, Cipatat
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved