APBD Bantul Menjadi Sapu Jagat Tuntaskan Bansos Covid-19

PEMERINTAH Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan dana dari APBD kabupaten untuk menuntaskan program bantuan sosial bagi warga yang ekonominya terdampak wabah covid-19. 
  
"Nanti bantuan dari APBD Kabupaten Bantul yang terakhir, dan akan menjadi sapu jagatnya setelah semua proses (penyaluran bansos) selesai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Rabu (13/5).
  
Menurut dia, upaya pemerintah pusat dalam membantu warga terdampak pandemi virus corona diwujudkan dalam program kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial maupun dari Dana Desa yang saat ini masih proses pendistribusian.
  
Namin bansos tersebut masih belum dapat menutupi semua keluarga penerima manfaat (KPM) dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Bantul. Sehingga keluarga yang belum menerima bantuan dan berhak dibantu akan diusulkan bantuan dari APBD itu.
  
"Jadi menunggu bantuan dari Dana Desa yang harapannya minggu ini selesai, karena rencana Kamis atau Jumat ini mulai distribusi ke masyarakat.Setelah itu kabupaten akan menghitung berapa warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan," tambahnya.
  
Sekda Bantul yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul mengatakan, bansos yang bersumber dari APBD besarannya sama seperti BST dari Kemensos yang disalurkan kepada sebanyak 15.857 keluarga se-Bantul.
  
"Dari kita (ABPD) juga sebesar Rp600 ribu per bulan untuk tiga bulan, namanya BLT APBD, untuk data sementara belum, menunggu selesai dulu. Setelah penyaluran dari Dana Desa untuk 19 ribu keluarga pada Kamis nanti," tambahnya.
  
Helmi menyebut total data DTKS Bantul dari Kemensos sebanyak 149.918 keluarga. Dari data itu ada yang menerima PKH, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), maupun keduanya, kemudian ada yang menerima kartu sembako dan BST maupun BLT yang saat ini proses distribusi. Helmi juga mengatakan, saat ini pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk menetapkan warga yang berhak menerima. Selain itu musdesus juga melakukan pendataan terhadap warga yang belum masuk dalam data untuk dapat diusulkan dalam data periode berikutnya.

baca juga: Sumut Akan Potong Tukin ASN Bila Pandemi Korona Cukup Lama
  
"Diharapkan melalui musdesus saat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menetapkan warga masyarakat yang betul-betul memiliki hak untuk menerima bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun desa serta nanti yang dari kabupaten," pungkasnya. (OL-3)