Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKET Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari bantuan Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) belum didistribusikan. Pasalnya, masih ada kendala data penerima yang belum rampung.
"Sebetulnya paket bantuan JPS dari pemkab telah siap didistribusikan. Namun, sampai sekarang masih terkendala data. Sebab, pemkab juga masih menunggu data dari pemerintah desa," jelas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Jumat (8/5).
Ia mengatakan verifikasi dan sinkronisasi data sangat penting agar tidak terjadi duplikasi penerima. "Mereka yang akan mendapat paket JPS kabupaten adalah warga yang tidak terkover dari bantuan pemerintah pusat, provinsi dan BLT Dana Desa. JPS Kabupaten Purbalingga akan mengalokasikan dana Rp200 ribu setiap bulan dalam bentuk sembako," katanya.
Bupati mengatakan jumlah paket yang disiapkan untuk warga sebanyak 36.350 paket. "Paket bantuan itu melengkapi paket-paket bantuan lainnya. Misalnya bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), JPS provinsi, BLT Dana Desa," jelasnya.
Khusus untuk BST senilai Rp600 ribu per bulan, sudah cair pada tahap pertama. Di Purbalingga, ada 4.600 penerima yang telah mencairkan bantuan. Sedangkan tahap kedua ada 22 ribu keluarga.
"Mudah-mudahan, seluruh bantuan segera dapat dicairkan. Maksimal pada pertengahan Mei mendatang," ujar Bupati. (R-1)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved