Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM upaya antisipasi penyebaran infeksi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada menambahkan anggaran tanggap darurat, senilai Rp23 miliar.
"Sebelumnya, Pemkab Ngada memperkirakan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan covid19 di Kabupaten Ngada. Setelah melihat kebutuhan di lapangan, anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Ngada dinaikkan menjadi Rp23 miliar," ujar Bupati Ngada Paulus Soliwoa Kepada Wartawan, Rabu (15/4).
Dia mengatakan anggaran sebesar kurang lebih Rp23 miliar ini diperuntukkan untuk beberapa item seperti untuk penanganan kesehatan sebesar Rp16 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi Rp6 miliar lebih dan penyediaan jaringan pengamanan sosial sebesar Rp1,5 miliar.
Bupati Paulus menambahkan, mulanya Pemerintah Kabupaten Ngada memperkirakan anggaran untuk penanganan covid19 hanya sebesar Rp15 miliar. Namun karena kebutuhan yang besar terutama berkaitan dengan penyedian sarana kesehatan seperti APD, masker dan kebutuhan peralatan kesehatan lainnya, pembahasan di tim anggaran dan dengan persetujuan DPRD Ngada, alokasi anggaran penanganan covid19 di Ngada ditetapkan sebesar Rp 23 miliar.
Baca juga: Gubernur Sumut Instruksikan Penyaluran Dana PKH Dipercepat
Lebih lanjut Bupati Paulus Soliwoa mengatakan pandemi covid-19 tidak memiliki dampak ekonomi yang luar biasa tidak saja bagi masyarakat Ngada, tetapi juga bagi para mahasiswa asal Ngada yang saat ini tengah kuliah di luar Ngada.
Terhadap para mahasiswa ini, pemkab Ngada juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu para mahasiswa sebesar Rp 500.000 per mahasiswa.
"Dana bantuan ini akan disalurkan melalui ketua ikatan masing-masing mahasiswa dengan ketentuan ikatan mahasiswa ini harus menyampaikan struktur organisasinya dan surat permohonan bantuan kepada pemrintah. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa Ngada yang saat ini masih menetap di tempat perkuliahan dan masih aktif sebagai mahasiwa pada perguruan tinggi," katanya.(A-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved