Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sesuai jadwal.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, mengatakan KPU bersama pihak terkait memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan dan berjalan normal sesuai jadwal, meski sedang menghadapi penyebaran virus korona.
Sejumlah agenda sosialisasi tahapan pilkada yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang, terpaksa diubah menjadi kegiatan tatap layar langsung. “Jadi sosialisasi tatap muka langsung, diubah menjadi tatap layar atau melalui telekonferensi, dan kegiatan tatap muka tidak akan lebih dari 50 orang,” kata Zamzam, kemarin.
Senada, KPU Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, penyebaran covid-19 tidak akan memengaruhi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020.
Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim mengatakan, saat ini tahapan pilkada tetap berjalan sesuai peraturan KPU. Meski begitu, KPU telah menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.
“Misalnya, pelantikan PPS Adhoc pada 22 Maret, kita tidak kumpulkan semua dalam satu kegiatan,” kata Harmain.
Di Cianjur, Jawa Barat, KPU setempat juga tetap melaksanakan pelantikan 1.080 orang petugas pemungutan suara (PPS) di 360 desa/ kelurahan, kemarin.
Namun, prosesi pelantikan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan covid-19. Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah, mengatakan sebelum prosesi pelantikan, dilakukan sterilisasi ruangan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan. (AD/SS/BB/N-3)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved