Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menggalakkan program 18.21 bagi setiap keluarga di Bumi Minangkabau untuk mencegah kriminalitas.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, program 18.21 merupakan sebuah gerakan yang menyerukan bagi setiap anggota keluarga yang ada di Kota Padang untuk melaksanakan beberapa kegiatan secara rutin setiap harinya, mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
Kegiatan ini dimulai dari salat Maghrib berjamaah, mengaji bersama, makan bersama, Shalat Isya berjamaah serta memberikan pendampingan dan motivasi belajar ke anak sampai pukul 21.00 WIB.
Untuk itu, diharapkan kepada orangtua untuk selalu mendampingi anak-anaknya di sepanjang waktu tersebut.
"Kita berharap dengan adanya program tersebut, tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang anak-anak di Kota Padang dapat kita tuntaskan," kata Mahyeldi, Jumat (21/2).
Akhir-akhir ini, masyarakat sering diresahkan dengan masalah yang berkaitan dengan kriminalitas dan perilaku yang menyimpang.
Seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, maksiat dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari orang tua. (OL-2)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved