Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Karawang, Jawa Barat meluncurkan program pelayanan Delivery Tilang. Operasionalisasi pelayanan antar barang bukti tilang tersebut sebagai uopaya menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di sana.
"Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita menyiapkan berbagai inovasi program. Salah satunya adalah pelayanan Delivery Tilang," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie, Selasa (18/2).
Program ini, jelas Rohayatie, untuk menghindari transaksi langsung antara pelanggar tilang yang akan mengambil barang bukti dan memudahkan pelayanan. Sehingga warga tidak perlu mengantri ke loket pelayanan tilang.
Warga tinggal melihat putusan pengadilan tentang tilang di papan yang terpampang di Kejaksaan. Kemudian setelah itu pelanggar tinggal mengirimkan foto setor pembayaran tilang (briva), foto surat tilang, foto KTP pelanggar dan konfirmasi melalui Whatsapp call senter 0812-9306-8094.
"Dan kita akan kirimkan ke alamat tersebut dan gratis. Mau dari Karawang ataupun luar kota," katanya.
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan penyematan PIN, dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejaksaan dan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, serta disaksikan oleh Bupati Cellica, Ketua DPRD Karawang, Kapolres Karawang, Dandim 0604 Karawang, Kepala Pengadilan Negeri Karawang, Kalapas Karawang.
"Kita berupaya mengubah ke arah yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam penegakan hukum di Kabupaten Karawang dan rencananya juga akan dibuat pelayanan satu pintu penegakkan hukum, baik kepada masyarakat maupun stakeholder supaya lebih akuntabel," pungkasnya. (OL-13)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved