Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan melantik empat pejabat pratama atau eselon 2 menjelang tengah malam.
Pelantikan dilangsungkan pada Jumat (14/2) pukul 21.30 Wita di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel.
Empat orang yang dilantik terdiri dari dua orang hasil lelang jabatan, satu pergeseran dan satu lagi hanya dikukuhkan kembali karena nomenklatur baru.
Baca juga: KASN Rekomendasikan Sanksi Berat pada 15 Camat di Makassar
Mereka yang dilantik berdasarkan hasil lelang jabatan ialah Andi Irawan Bintang yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Lalu Andi Ardin Tjatjo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
Baca juga: Pansus DPRD Usul Gubernur Diberhentikan dan Wagub Sulsel Dibina
Adapun yang dilantik karena pergeseran jabatan adalah Andi Parenrengi, yang sebelumnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Kepala Dinas Kehutanan.
Dan satu dikukuhkan, yaitu Abdul Malik Faisal kembali menjadi Kadis Koperasi dan UKM Sulsel.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menjelaskan, pelantikan yang digelar malam hari lantaran ada dua pejabat yang ikut lelang jabatan yang segera pensiun, yaitu Andi Irawan Bintang dan Andi Ardin Tjatjo.
"Hasil konsultasi KASN, meminta pelantikan keduanya dipercepat karena itu adalah hari terakhir masa tugasnya, di usia 58 tahun. Keduanya dilantik jadi eselon 2 jadi bertambah dua tahun menjadi 60 tahun," terang Abdul Hayat.
Sebelum pelantikan, Abdul Hayat mengaku sempat bertemu dan berkonsultasi dengan komisi aparatur sipil negara (KASN), untuk mengurus rekomendasi pelantikan para pejabat tersebut.
Selain itu, masih ada tujuh jabatan lainnya hasil lelang jabatan yang masih menunggu gilirab pelantikan. (X-15)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved