Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access for justice), Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat meluncurkan program e-litigasi, Kamis (6/2). Ketua PN Subang, R Hendral mengatakan e-litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yaitu digitalisasi persidangan. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik.
Melalui e-litigasi, persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan nantinya sebagian dialihkan menjadi persidangan secara elektronik. Mulai dari pemanggilan para pihak, persidangan, sampai pada penyampaian salinan putusan.
"Sesuai dengan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung, e-litigasi diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia," kaya Hendral.
Ia menambahkan PN Subang telah menetapkan pilot project di Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak. Lebih jauh R. Hendral menyebutkan peningkatan pelayanan PN Subang tidak hanya terbatas pada hadirnya e-litigasi. Melainkan hadirnya layanan PN Subang di seluruh kecamatan Kabupaten Subang melalui pojok Pengadilan Negeri di setiap kantor kecamatan. Tidak hanya terbatas pada perkara perdata melainkan sinkronisasi dengan perkara pidana, yaitu pihak Kejaksaan Negeri maupun Polres Subang, sehingga saksi untuk perkara tindak pidana ringan tidak perlu hadir di sidang pengadilan. Saksi cukup memberikan keterangan melalui layanan teleconference dari kantor Polsek.
Peluncuran juga dilakukan melalui video teleconference di 5 (lima) tempat berbeda yaitu Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak, serta Kantor Kejari Subang dan Polres Subang. Dalam video teleconference ini dilakukan oleh Wakil Ketua PN Subang Derman P. Nababan dengan Wakil Bupati Subang, Agus Maskur Rosyadi, dan Camat Purwadadi dan beberapa camat yang berdekatan, serta seluruh jajaran kepala desa.
baca juga: DBD Mulai Merebak di Cianjur, 25 Orang Positif
Sementara, Bupati Kabupaten Subang, Ruhimat mengatakan Pemkab Subang g sangat mendukung program Pengadilan Negeri Subang dengan adanya layanan e-litigasi karena sangat selaras dengan program JAWARA NEGARA. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Subang dalam melayani masyarakat pencari keadilan sangat bernilai positif. Bagaikan gayung bersambut, yang muaranya adalah peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Subang sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan akan terus membantu PN Subang dalam mensukseskan kegiatan dimaksud agar berjalan efektif dan efisien. Demi memudahkan masyarakat Subang mencari keadilan," kata Ruhimat. (OL-3)
Hakim harus menjaga wibawa dan marwah pengadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, termasuk berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana.
Zaenur juga menyebut dalam praktik penanganan perkara di KPK, penetapan tersangka yang diikuti penahanan kerap dilakukan ketika perkara dinilai sudah siap.
Majelis Hakim menyatakan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Program pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan dilaksanakan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Warga memanfaatkan layanan drive thru di Samsat Palangka Raya untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung tetapkan WFH ASN tiap Jumat. Jam kerja tetap normal, kamera wajib aktif saat rapat, dan disiplin kerja diperketat demi pelayanan publik optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved