Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menyatakan progres dan pencapaian kinerja pelayanan publik yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan, menjadi modal utama untuk meningkatkan pelayanan pada 2020.
"Perjuangan dalam membangun mindset dan cultureset serta budaya pelayanan di Polres Malang menuai hasil positif secara nyata dan konkret," tegas Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung usai kegiatan rilis akhir tahun 2019, Selasa (31/12/2019).
Yade menyatakan rilis akhir tahun disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polres Malang kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya kepada media sebagai corong informasi publik. Selama tiga tahun terakhir, lanjutnya, modernisasi pelayanan publik dalam kaitan reformasi birokrasi dirasakan langsung secara konkret oleh masyarakat. Kini semua petugas sudah menerapkan standar pelayanan prima. Hal itu dipadukan dengan teknologi informasi berbasis daring termasuk personel yang humanis.
Semua sarana prasarana baik manual maupun online melengkapi pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM).
Ada juga inovasi Malang E-Policing di dalamnya 13 layanan kepolisian jadi satu aplikasi. Sistem antrean digital inovasi Simanis dan layanan 3 in 1 Public Service kian memudahkan pelayanan bagi warga Malang selatan. Sejumlah inovasi itu bagian dari inovasi 77 Unggul yang sudah dikembangkan Polres setempat.
"Alhamdulillah selama 2017 dan 2018 dapat nilai pelayanan publik sangat baik. Pada 2019 meningkat dapat A, pelayanan prima," katanya.
baca juga: Tim Gabungan Temukan Miras Oplosan di Tempat Karaoke
Dengan demikian zona integritas di Polres setempat pun terwujud secara utuh setelah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2018, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2019. Bagi Polres Malang, semua progres, pencapaian kinerja dan kultur dalam pelayanan publik yang berhasil dicapai selama ini tak lepas dari kerja keras seluruh personel dan peran manajemen media.
"Sebaik apa pun kinerja dan kultur polisi, bila tanpa disampaikan faktanya ke masyarakat oleh media, jadi bukan apa-apa. Sehingga peran media sangat penting bagi Polres Malang," imbuhnya.(OL-3)
Program pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan dilaksanakan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Warga memanfaatkan layanan drive thru di Samsat Palangka Raya untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung tetapkan WFH ASN tiap Jumat. Jam kerja tetap normal, kamera wajib aktif saat rapat, dan disiplin kerja diperketat demi pelayanan publik optimal.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian, membeberkan sejumlah hambatan krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan di lingkungan pendidikan kepolisian, khususnya Akpol.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved