Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA desa di Jawa Barat masih banyak disalurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jamban. Dari 5.300-an desa di Jawa Barat, hampir seluruhnya menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan fisik. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, hal ini terjadi karena penggunaan dana desa mengacu kepada APBDes yang berawal dari usulan-usulan warga dalam musyawarah desa.
"Sebagian besar masih untuk infrastrukur, karena penggunaan dana desa patuh ke dalam APBDes," katanya di Bandung, Kamis (28/11/2019).
Hal ini disebabkan masih banyak desa di wilayahnya yang membutuhkan pembangunan infrastruktur.
"APBDes tersusun dari musyawarah desa. Usulan-usulan warga masih seputar infrastruktur," katanya.
Oleh karena itu, mulai 2020 pihaknya mengarahkan unsur masyarakat desa agar mampu mengusulkan program-program yang lebih produktif di luar infrastruktur. Ini ditandai dengan pengiriman 110 Patriot Desa untuk membantu masyarakat dalam tata kelola desa.
"Kita arahkan bagaimana tak bergerak hanya ke sini," katanya.
Melalui patriot desa ini, dia berharap penggunaan dana desa bisa dialokasikan seperti kepada sektor wisata.
Salah satunya dengan mengembangkan desa wisata. Bahkan, menurutnya sudah ada dua desa wisata di Jawa Barat yang masuk kategori maju.
"Di Pangandaran di Desa Kertayasa, kategori maju. Di Garut ada di Desa Sukalaksana," katanya.
baca juga: Dana Desa Dimannfaatkan Untuk Pengembangan SDM di Babel
Kedua desa itu mengembangkan sektor wisata dengan merevitalisasi kawasan wisata alam yang sudah ada.
"Infrastruktur dibuka, kafe-kafe, restoran, sampai homestay dikembangkan," katanya. (OL-3)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved