Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, mendapat kuota formasi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 159 orang. Jumlah tersebut berkurang dari usulan awal yang diajukan sesuai analisis jabatan sebanyak lebih kurang 250 orang.
"Kalau untuk ajuan, kita usulkan sekitar 250 formasi berdasarkan anjab (analisis jabatan) di setiap perangkat daerah. Tapi kan yang menyetujuinya pemerintah pusat. Kuota yang disetujui pusat sebanyak 159 formasi," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (31/10).
Dari kuota tersebut, sebut Tohari, di antara kebutuhannya terdiri dari tenaga medis, administrasi, dan lainnya. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, kemungkinan belum terakomidir pada penerimaan CPNS tahun ini.
"Campur-campur formasinya. Kalau guru tidak ada," jelas Tohari.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hingga saat ini mencapai 13 ribuan. Hasil penghitungan, jumlah kekurangan pegawai di kisaran 4 ribu-5 ribu orang. Setiap tahun, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Cianjur yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 600 orang.
"Kalau berbicara kekurangan pegawai, relatif cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi itu juga kan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran," ungkap dia.
Komposisi penerimaan pegawai sesuai aturan terdiri dari 70% untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 30% untuk CPNS. Pengajuan diseusai kebutuhan pegawai agar berjalan efektif dan efisien.
"Kalau anggarannya mampu, mungkin kuota jumlahnya bisa bertambah. Kalau tidak siap, kuotanya bisa turun," tandasnya.
Berdasarkan informasi, pendaftaran CPNS akan dimulai pada 11 November 2019. Namun Tohari belum bisa memastikan karena menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kita sifatnya menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk teknis persyaratan pendaftaran tidak terlalu jauh beda dengan yang sudah-sudah," tandasnya.
Ajeng Edness Widyadresita, 23, warga Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, berharap pendaftaran CPNS bisa segera diumumkan. Ia berniat mengajukan lamaran menjadi CPNS.
baca juga: Menikmati Burung Pelikan Australia di Nagekeo
"Jadi PNS sekarang kan cukup menjanjikan. Mudah-mudahan ada formasi yang sesuai dengan kompetensi saya. Harapannya sih tentu ingin lulus," ujar lulusan D3 administrasi keuangan itu. (OL-3)
PEMERINTAH memberi sinyal akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2026. Pemerintah Kota Jambi membuka formasi untuk mengisi kekosongan pegawai
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah mengeluarkan surat nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Panduan resmi seleksi CPNS 2026. Pelajari syarat dokumen, alur pendaftaran portal SSCASN, hingga strategi jitu melampaui passing grade SKD
Panduan lengkap cara login SSCASN PPPK 2026. Solusi gagal masuk akun, lupa password, hingga tips akses portal BKN saat trafik tinggi.
Panduan lengkap pendaftaran SSCASN 2026. Simak syarat dokumen, jadwal seleksi CPNS & PPPK, hingga solusi gagal login di portal resmi BKN.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved