Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUOTA penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah Sumatra Selatan mengalami pengurangan tahun ini. Kuota yang diterima Sumsel pada tahun lalu sebanyak 4.442 orang CPNS. Sementara pada 2019 ini kuota yang diberikan pusat hanya 3.983 orang CPNS. Artinya, pengurangan kuota di tahun ini lebih dari 10%.
"Di tahun 2019 ini jatah yang diberikan keseluruhan menurun dibandingkan tahun lalu," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII, Agus Setiadi, Rabu (30/10).
Ia menuturkan, untuk pendaftaran penerimaan CPNS ini akan mulai dilakukan pada 11 November 2019. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menurutnya, untuk tahun ini, jumlah pendaftar justru diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Pelamar nantinya hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan saja di 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Untuk pendaftaran dapat melalui website SSCASN BKN. Kami imbau pendaftaran dilakukan serius. Karena jika tidak maka NIK akan diblokir hingga dua tahun kedepan," terangnya.
Ia menjelaskan penerimaan CPNS nantinya akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pelamar yang tak lulus proses administrasi diberikan masa sanggah berupa klarifikasi penyebab atau alasan tidak lulus, sebelum lanjut ke tahapan tes berikutnya yaitu Computer Assisted Test (CAT).
"Setelah pengumuman administrasi diberikan waktu dua pekan untuk menyanggah. Kemudian baru dilanjutkan. Artinya tes tahun ini benar-benar memberikan kesempatan bagi pelamar," kata dia.
Selain penerimaan CPNS secara nasional, Pemprov Sumsel juga membuka lowongan khusus CPNS untuk ditempatkan di kantor provinsi. Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Nora Elisha mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan segera membuka seleksi CPNS. Untuk tahun ini, Pemprov Sumsel hanya menerima jatah sebanyak 188 CPNS.
Diakuinya, semula pihaknya telah mengajukan usulan sebanyak 400 CPNS. Namun, yang disetujui hanya 188 CPNS.
"Keputusan ini merupakan kewenangan pusat, dengan analisa seberapa kebutuhan di sini dan jumlah PNS yang ada saat ini di lingkup Pemprov Sumsel," katanya.
baca juga: Seorang Kakek Ditemukan Meninggal Pasar
Untuk formasinya, rata-rata didominasi untuk tenaga teknis kesehatan, pertanian dan beberapa bidang lainnya. Meskipun begitu, dirinya belum dapat merincikan formasi tersebut. Hal itu karena harus menunggu petunjuk teknis dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Meski penerimaan tahun ini lebih sedikit, Nora berharap jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di lingkup Pemprov Sumsel.
"Mudah-mudahan, pelaksanaan CPNS tahun ini bisa berjalan lancar dan memenuhi kriteria formasi yang dibutuhkan," tandasnya. (OL-3)
PEMERINTAH memberi sinyal akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2026. Pemerintah Kota Jambi membuka formasi untuk mengisi kekosongan pegawai
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah mengeluarkan surat nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Panduan resmi seleksi CPNS 2026. Pelajari syarat dokumen, alur pendaftaran portal SSCASN, hingga strategi jitu melampaui passing grade SKD
Panduan lengkap cara login SSCASN PPPK 2026. Solusi gagal masuk akun, lupa password, hingga tips akses portal BKN saat trafik tinggi.
Panduan lengkap pendaftaran SSCASN 2026. Simak syarat dokumen, jadwal seleksi CPNS & PPPK, hingga solusi gagal login di portal resmi BKN.
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved