Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR ditangkapnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan KPK, membuat para pejabat pemkot memilih aksi diam. Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dan Sekda Wirya Al Rahman menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait tertangkapnya Dzulmi Eldin dalam OTT KPK.
Pascapenangkapan, jajaran pemerintahan Kota Medan menggelar rapat tertutup, Rabu (16/10). Kabag Humas Pemkot Medan Arrahman Pane mengatakan rapat tersebut mendadak.
"Ya mendadak. Kami tidak tahu apa agenda rapat dan siapa saja yang hadir," kata Arrahman Pane.
Sementara itu ruang kerja Wali Kota Dzulmi Eldin terlihat sepi dan minim cahaya. Beberapa personel Satpol PP tampak berjaga di depan pintu masuk. Pintu ruang kerja telah disegel oleh KPK. Selain ruang kerja wali kota, KPK juga menyegel sejumlah ruangan termasuk ruang Kasubbag Protokol.
baca juga: Bea Cukai Tangkap Kapal Membawa 5 Ton Sampah Plastik
Petugas KPK menangkap Wali Kota Medan bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Medan, Selasa (15/10) malam. Selain Wali Kota, KPK juga menangkap Kepala Dinas PU, Kassubag Protokoler, Ajudan Wali Kota dan pihak swasta. Dalam OTT itu petugas KPK menyita uang Rp200 juta. Uang tersebut diduga merupakan setoran dari dinas-dinas yang sudah berlangsung beberapa kali. (OL-3)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved