Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan dua orang yang ditangkap di Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu (26/6) pagi, yakni AS, 32, dan AM, 62, tidak terkait dugaan tindak pidana terorisme.
AS diketahui merupakan Ketua Jamaah Ansorut Syariah (JAS), sedangkan AM merupakan Ketua Ormas Almanar sekaligus anggota Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
"Penangkapan itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme. Sudah dicek," kata Dedi di Jakarta, Rabu.
AS ditangkap terkait dugaan kepemilikan senjata tajam berupa pisau sehingga dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, sedangkan AM diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baca juga: Warga dan Aparat Usir Penambang Pasir Liar di Bengawan Solo
Meski begitu, Polda Jabar masih mendalami hubungan keduanya. Dedi mengatakan JAS tidak seperti JAD afiliasi kelompok radikal Islamic State yang berbasis di Irak dan Suriah (ISIS) yang pasti terkait dengan terorisme, melainkan berkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII).
"AS baru didalami, sejauh mana kaitannya dengan AM. Mereka berdua ditangkap di tempat yang sama," kata Dedi.
Kapolresta Cirebon, AKBP Roland Ronaldy, mengatakan, dua orang yang diciduk Polda Jabar itu terkait kericuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta.
"Pengamanan (dua orang) dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat terkait dengan dugaan keterlibatan mereka saat kericuhan pada 21 dan 22 Mei di Jakarta," kata Roland di Cirebon. (Ant/OL-1)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved