Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan lebih memasifkan program penanggulangan terorisme dengan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota.
"Ini akan jadi program luar biasa karena pemda yang punya semua akses masalah ekonomi, pendidikan, dan sebagainya," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, usai memberikan paparan tentang strategi penanggulangan terorisme di Pendopo Sabha Swagita, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (21/6).
Dia menilai sinergi BNPT-pemda ini akan menjadikan program penanggulangan terorisme langsung mengena ke sasaran. Dengan menyertakan pimpinan daerah, di antaranya bupati dan wali kota, serta potensi masyarakat, lanjut dia, maka beban BNPT akan lebih ringan dan mudah.
"Apalagi seperti bupati Banyuwangi yang sangat responsif dan mengakar membaca program-program yang kami laksanakan," kata Suhardi
di acara yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
"Jadi, langkah BNPT dengan pendekatan humanis akan sangat mudah dilaksanakan di sini. Karena apa? Beliau sudah melaksanakan itu semua," kata mantan Kepala Bareskrim Polri ini.
Ia menyatakan, akan membawa dan mengarahkan banyak kegiatan penanggulangan terorisme ke Banyuwangi, melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Dirut Bank Mandiri Puji Kemajuan Banyuwangi
Sementara Anas menilai strategi penanggulangan terorisme yang dipaparkan Komjen Suhardi Alius sangat bagus.
"Tadi saya mendapat presentasi sangat komprehensif. Menurut saya, para kepala daerah harus mendengar presentasi kepala BNPT ini. Saya rasa luar biasa penanggulangan yang telah dilakukan BNPT, dari berbagai cara dan sudut pandang disentuh dari dalam hati. Keren dan bagus," kata Anas.
Ia mengungkapkan, konsep yang dijalankan BNPT dalam menanggulangi terorisme dapat diterapkan juga dalam mengelola daerah.
"Menurut saya cara pendekatan kemanusiaan, relasi manusia dan sosial budayanya sangat bagus. Saya senang dan merasa beruntung hari ini dapat mendengar presentasi beliau," ujarnya.
Anas mengaku juga menjalankan pendekatan itu dalam mengurus Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa, yang dulu dikenal keras. (OL-1)
Banyak spot wisata apik yang masih belum banyak dijamah pengunjung di Banyuwangi
Jika di Jakarta tengah berlangsung gelaran fashion show di JF3 Fashion Festival, di Banyuwangi tak lama lagi juga akan digelar Banyuwangi Fashion Parade 2024.
Terletak di jantung Banyuwangi, Luminor Hotel menyediakan tempat perlindungan yang tenang dan elegan.
Cerita Janger menyuguhkan nilai-nilai luhur yang layak direnungkan, misalnya nilai budi pekerti, etika bermasyarakat atau bahkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air.
Program unggulan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif UMKM setempat.
Terjadi komunikasi yang tidak seimbang dan tidak berlanjut di masyarakat sehingga merasa sulit memenuhi persyaratan izin edar.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved