KPU Sumsel Tantang BPD Prabowo Lapor DKPP

Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumatra Selatan (Sumsel) Habib Mahdi Muhammad Syahab menilai pelaksanaan pemilu mengecewakan. Pihaknya meminta KPU Sumsel menjelaskan kepada masyarakat, penyebab terjadinya kekurangan surat suara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Hal itu mengakibatkan pemilih tidak dapat mencoblos dalam jumlah yang signifikan.

"Ini menunjukkan betapa teknis penyelenggara pemilu di Sumsel ada kekurangan. Ini menjadi tanggung jawab KPU yang diamanati UU. Ini bukan kebetulan. Bahkan, ada TPS baru nyoblos kemarin. Ini memilukan dengan anggaran fantastis Rp25 triliun. Penyelenggaraannya tidak profesional. Tim advokasi kita sudah melapor ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang ada," ungkap Habib Mahdi.

Terkait dengan ini, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menyatakan pihaknya sudah berusaha melaksanakan tugas sesuai prosedur dan prinsip-prinsip KPU. "Tidak masalah ada yang mau menggugat ketidakprofesionalan seperti ketidaktelitian di daerah walaupun itu kesalahan percetakan. Soal keterlambatan itu siapa yang menginginkan hal itu terjadi. Tidak ada yang bisa memperkirakan. Secara umum di Sumsel pemilu sudah berjalan lancar, kondusif," kata Kelly.

Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Malik Syafei, untuk kekurangan surat suara memang terjadi di beberapa TPS, tapi yang melakukan pemilu lanjutan dari 4.805 TPS sesuai dengan mekanisme berlaku. "Silakan isi form keberatan sesuai dengan mekanisme berlaku," tantangnya.

Pemungutan suara ulang

Pemungutan suara ulang (PSU) sudah digelar di Kabupaten Kulon Progo. Bawaslu di DIY pun sedang membahas untuk menyelenggarakan PSU maupun pemungutan suara lanjutan (PSL) di tempat lain. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, menyatakan setelah di Kulon Progo, rekomendasi PSU dan PSL yang sudah turun di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. "PSU di Sleman ada 2 TPS, sedangkan PSL ada 7 TPS. PSU di Bantul ada di 10 TPS dan 1 TPS direkomendasikan PSL," kata Sri.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Agus Tri Inharto, telah mengeluarkan rekomendasi PSU di tiga TPS. Selain itu, ada satu TPS yang sedang dikaji dan satu TPS lainnya sedang diinvestigasi.

Baca juga: Empat Personel Polri Wafat di NTT saat Pemilu

Untuk Sulawesi Selatan, Bawaslu setempat menambah rekomendasi jumlah kabupaten/kota yang PSU. Semula 12 daerah menjadi 13.

Meninggal

Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jawa Barat yang meninggal dunia bertambah menjadi 30 orang. "Bertambah dan rekor paling banyak, kemarin kan 10. Nambah, 12 kabupaten kota, jadi se-Indonesia 88 orang (meninggal), (paling banyak) di sini," ujar Ketua KPU Jawa Barat Rifqi, kemarin.

Di Riau, sebanyak 24 petugas KPPS di Riau jatuh sakit, keguguran, hingga stroke. Bahkan, lima di antaranya meninggal dunia. Di Sumsel, dilaporkan dua anggota KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Sebanyak 12 pengawas pemilu di Jawa Barat meninggal. Penyebabnya karena kelelahan.

Sementara itu, petugas kepolisian di NTT yang meninggal menjadi empat orang. Semula dilaporkan dua orang. (AT/LN/MG/EM/RK/AD/PO/N-2)