Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang, Jawa Timur, menemukan pelanggaran Pemilu yang mendorong pemungutan suara ulang.
Kepastian adanya pelanggaran itu di tempat pemungutan suara (TPS) 9 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. Temuan pelanggaran dari pengakuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memberikan 5 surat suara kepada 6 warga luar Malang yang mencoblos di TPS setempat.
Keenam warga pemegang formulir A5 atau pindah pilih seharusnya hanya mendapat surat suara untuk memilih DPD dan Pilpres saja. Namun, petugas juga memberikan surat suara untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
Ada juga pemilih dari luar Malang, tapi satu Provinsi Jatim. Seharusnya ia hanya mendapat surat suara Pilpres, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. Namun, petugas di TPS ternyata juga memberi surat suara untuk mencoblos anggota DPRD Kota.
Kejadian itu sekitar pukul 08.00 WIB, Rabu (17/4) lalu. Pelanggaran itu semula tak disadari oleh petugas KPPS. Namun, setelah pukul 10.00 WIB, petugas baru menyadari telah terjadi kekeliruan. Adapun sebab pelanggaran lantaran petugas kurang konsentrasi dalam menjalankan tugas.
Baca juga: Kiai Sepuh Jatim Sayangkan Pernyataan Amien Rais di Medsos
Kasus itu lalu dilaporkan ke PPS dan Panwascam untuk diteruskan ke Bawaslu. Sejauh ini, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi.
"Kami panggil ketua KPPS, PPS, Pengawas kelurahan dan kecamatan untuk menjelaskan kekeliruan ini," kata Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa, kepada wartawan, Jumat (19/4).
Setelah upaya klarifikasi kelar, pihaknya langsung menggelar rapat pleno dan mengirim surat rekomendasi ke KPU agar melakukan pemungutan suara ulang.
Ia menjelaskan atas dasar temuan itu, maka KPU harus melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu.
Bawaslu setempat juga sedang menangani temuan di TPS lain yang berpotensi terjadi pelanggaran serupa.
"TPS di Klojen masih diidentifikasi. Saat ini masih dalam tahap pendalaman," tegasnya. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved