Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN menyeru agar BUMN bersikap netral pada pemilihan umum 17 April mendatang, dan menolak segala bentuk penggunaan sumber daya BUMN untuk kepentigan elektoral calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Seruan itu disampaikan Ketua umum FSP Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution dalam pernyataan sikap di sela-sela rapat kerja nasional ke-V di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (28/3).
"BUMN merupakan entitas bisnis milik negara yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensinya," tegas Irfan.
Federasi yang merupakan afiliasi dari 38 serikat pekerjaan perusahaan di lingkungan BUMN itu juga menyatakan menolak penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden serta partai politik pada organ-organ perusahaan. Baik di jajaran direksi,komisaris, maupun dewan pengawas.
Irfan menegaskan, profesionalitas dan netralitas BUMN ini harus didukung untuk ditaati. Sikap ini tidak hanya berlaku untuk calon presiden, tetapi juga partai politik.
"Sejak didirikan, FSP Sinergi BUMN selalu bersikap netral dan profesional. Kami tidak berafiliasi pada politik," tegasnya.
Baca juga: Tidak Ada Toleransi untuk Direksi BUMN Terkena OTT KPK
Komisaris Pelindo I, Refli Harun mendukung seruan dari FSP Sinergi BUMN. Menurutnya, itu penting untuk menjadikan BUMN profesional.
"Ini bicara soal mekanisme ya. Saya mengatakan tidak realistis juga kalau presiden tidak punya tangan-tangan di BUMN, tetapi jangan melanggar undang-undang," katanya.
Ahli hukum tata negara tersebut mencontohkan, ketika mereka menjadi tim kampanye, mereka diberhentikan sementara. Nanti, setelah Pilpres selesai, tidak ada lagi kampanye dan lain sebagainya, tidak melanggar undang-undang mereka bisa diangkat kembali.
Celakanya, lanjut Refly, hal-hal seperti ini orang tidak paham atau tidak mau menerima konsep seperti itu. Bahkan oleh Bawaslu sekalipun.
"Bawaslu itu nggak aware. Mereka harus melarang direksi dan komisaris BUMN berkampanye," katanya. (OL-3)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved