Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH melakukan penyortiran, petugas KPU Kabupaten Manggarai Barat, NTT, menemukan sekitar 19 ribu surat suara rusak dari total 171.238 surat suara yang mereka terima.
"Surat suara rusak apabila terdapat bercak tinta, sobek, halam-an belakang tanpa keterangan, kusut, buram, dan terdapat titik-titik bekas tinta di bagian nama calon maupun tanda gambar partai politik peserta pemilu. Ini tidak bisa dianggap remeh," kata Kasubbag Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Mabar, Benediktus Bagung, kemarin.
KPU Kota Kupang juga melaporkan kerusakan surat suara yang diterima. Menurut juru bicara KPU Kota Kupang, Welly Novianti A Hayer, pihaknya menemukan 2.451 surat suara tidak bisa digunakan.
"Kami minta KPU pusat mengganti. KPU pusat mengirim 257.171 surat suara, sedangkan jumlah pemilih mencapai 257.660 orang. Kami juga kekurangan surat suara sekitar 400 khusus untuk pilpres," tutur Welly.
Sementara itu, petugas KPU Kabupaten Muarojambi menunggu harap-harap cemas karena hingga kemarin belum menerima surat suara yang mestinya sudah diterima.
"Surat suara untuk pilpres baru terpenuhi sekitar 90%. Surat suara lain belum tiba. Ini membuat kami sport jantung," ujar komisioner KPU Kabupaten Muarojambi, Edison.
"Berdasarkan jadwal, pencetak-an tuntas Senin (25/3). Mungkin dua atau tiga hari lagi baru tiba. Kotak suara juga ada yang rusak dan perlu diganti sebanyak 94 unit," ungkap Kasubbid Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Muarojambi, Hermanto.
Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, juga masih kekurang-an sekitar 6.000 surat suara untuk DPR RI.
Ketua PPLN Kota Kinabalu, Cahyono Rustam, mengakui pihaknya mengajukan permintaan kepada penyelenggara pemilu luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Kami juga kekurangan sampul surat suara sah DPR sebanyak 238 dari kebutuhan 1.379 lembar. Sampul surat suara tidak digunakan kekurangan 152 lembar dari kebutuhan 902 lembar. Sesuai jadwal, distribusi logistik ke ladang-ladang dilakukan 7 April. Pemungutan suara di ladang pada 8-11 April," kata Cahyono.
Sudah tenggat
Begitu gambaran puncak gunung es persoalan teknis yang menerpa KPU di daerah jelang pemilu serentak 17 April.
Kekurangan elemen dasar pemilu seperti surat suara rusak atau tidak tepat jumlah, kotak suara rusak dan kurang, serta pengiriman yang tidak sesuai daerah tujuan akan memenga-ruhi urut-urutan penyelenggaraan pemilu.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz, menilai ada proses qua lity control yang tidak berjalan dengan baik dari KPU.
"KPU tidak bisa berdalih selain segera memitigasi persoalan logistik. Pengawasan dan distribusi logistik mereka lemah. Biarpun ada klausul force majeure, itu harus dipertimbangkan karena luasnya wilayah Nusantara dan faktor lainnya," ujar August.
Terkait dengan kualitas dan kontrol logistik, lanjut August, KPU tidak efektif menangani jika ditemukan ratusan ribu surat suara rusak akibat bencana atau human error.
"Mereka jangan mudah bilang segera diganti. Itu ada dana Rp18,1 triliun dan mereka mengklaim menghemat cetak kotak suara dari karton kedap air. Opsi KPU itu harus terukur. Ini sudah bicara tenggat, ngomong basis data," tandas August.
Sementara itu, komisioner KPU Viryan Aziz mengakui adanya surat suara rusak. KPU pun selalu menindaklanjuti laporan kerusakan itu. Kini, proses pencetakan surat suara sudah rampung 100%.
"Ikhtiar kami distribusi sesuai jadwal. Kalau ada masalah, akan ditindaklanjuti. Bila ada yang rusak, kami selesaikan segera," ujar Viryan. (Ins/SL/PO/Ant/X-3)
Dalam putusannya, DKPP meminta keduanya dipecat lantaran terbukti berpihak kepada salah satu calon legislatif pada Pileg 2019.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 karena masih banyak warga Indonesia yang belum tahu tanggal pelaksanaannya.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved