Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA penerima Kartu Sakti, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Jawa Tengah telah banyak merasakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak juga menerima pelayanan kesehatan.
Seperti diungkapkan Bambang, 40, warga Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kamis (28/2). Pembiayaan pendidikan tiga anaknya tidak lagi menyulitkan karena mengantongi KIP.
"Anak saya dari yang SMA hingga SD semua lancar, setiap tiga bulan mendapat kucuran bantuan pendidikan sehingga cukup untuk membeli buku, seragam, tas
sekolah, sepatu, bahkan untuk ongkos," kata Bambang.
Baca juga: Ma’ruf Yakin dengan Program 3 Kartu Sakti
Sebelum menerima KIP, ujar Bambang, meskipun tidak ada biaya uang sekolah setiap bulan karena menimba ilmu di sekolah negeri, namun hampir setiap hari, Bambang dipusingkan dengan kebutuhan anak-anak sekolah. "Saya hanya buruh bangunan jadi saat itu terasa berat hingga waktu itu istri terpaksa kerja jadi pekerja migran Indonesia," imbuhnya.
Dalam kesempatan berbeda, Ratna, 43, warga Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, adalah buruh reparasi. Dia mengaku terbantu membiayai sekolah dua anak yang duduk di bangku SLTA dengan program KIP.
"Setiap bulan saya tinggal mencari uang Peran Serta Masyarakat (PSM) Rp130 ribu per orang karena kebutuhan lain sudah dijamin dari dana yang didapat dari pemegang KIP," katanya.
Sumini,60, warga Desa Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang mengaku menjalani masa tua dengan tenang setelah memegang KIS. Sebab, setelah memegang kartu sakti itu, dirinya tidak pernah dipungut biaya untuk berobat di Puskesmas maupun rumah sakit.
Sumini yang saat mudanya adalah buruh gendong di Pasar Projo Ambarawa mengaku di hari tuanya ini sudah sering sakit. "Saya sudah tidak bisa kerja lagi. Makan juga ikut anak. Jadi kalau sakit dengan kartu ini tidak lagi membenani anak yang hanya sebagai buruh," imbuhnya. (A-1)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved