Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Cianjur, Jawa Barat, meluncurkan layanan penitipan dan pengembalian barang bukti secara daring (online). Program tersebut merupakan bagian mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pencanangan zona integritas Kejari Cianjur dalam rangka menuju WBK dan WBBM," kata Kepala Kejari Cianjur, Yudhi Sufriyadi, Senin (25/2).
Penitipan dan pengembalian barang bukti diawali dengan diluncurkannya 1 unit kendaraan operasional barang bukti. Mobil itu digunakan membantu penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus. Termasuk menyerahkan barang bukti 1 unit kendaraan bersifat pinjam pakai kepada pemiliknya meskipun belum ada keputusan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
"Memang di Cianjur itu banyak permasalahan terutama dalam pengembaliannya karena pemiliknya tersebar di berbagai wilayah. Mereka akan kesulitan ketika nilai barang buktinya tidal sebanding dengan ongkos datang ke sini (Kejari Cianjur). Jadi kami membantu mengembalikan barang bukti itu ke tempat mereka masing-masing," jelasnya.
Yudhi menjelaskan Kejari Cianjur membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada para masyarakat untuk mengambil barang bukti dengan proses secara daring. Masyarakat juga bisa mengadukan langsung ketika terjadi kesulitan dalam proses pengambilannya.
"Prosesnya cukup mudah. Kami akan memberitahu kepada pemilik bahwa barang bukti mereka sudah inkracht dan bisa diambil di Kejaksaan Negeri Cianjur. Kalau misalnya pemilik barang bukti tak memiliki ongkos untuk mengambilnya, kami bantu pengembaliannya dengan menggunakan kendaraan operasional," tuturnya.
Baca juga: PN Klaten Canangkan Pembangunan Zona Integritas
Yudhi menegaskan pengambilan barang bukti tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Kalau dalam proses pengambilan terjadi oknum kejaksanaan yang memungut, Yudhi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan.
"Barang bukti ini menyangkut perkara pidum dan pidsus. Semua kami layani," tandasnya.
Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Cianjur, Ema Siti Huzaemah, menambahkan program itu merupakan inovasi dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM di Kejari Cianjur. Sejauh ini jumlah barang bukti hasil penanganan perkara di Kejari Cianjur sebanyak 337 jenis.
"Yang sudah diselesaikan sebanyak 229 jenis," ujar Ema. (OL-3)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved