Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia pukul 8.00 WIB hingga menjelang siang hari pukul 11.00 WIB, gerbang PN itu tertutup rapat. Lalu lalang pegawai, panitera dan anggota hakim juga tidak sesibuk hari biasa. Jumlah kendaraan dinas yang terparkir pun sedikit.
Area PN Kota Depok yang beralamat di Kompleks Perkantoran Kota Depok di Jalan Boulevard, Cilodong, Kota Depok juga "steril", tidak ada kursi-kursi yang ditata. Seharian ini, tidak ada pula acara yang digelar di PN.
Demikian pula di beberapa ruang sidang PN Depok yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan persidangan untuk perkara tindak pidana umum dan perkara perdata tidak tampak ada kegiatan apa pun. Namun, tampak ada sejumlah pegawai keluar dari ruang. Ruang yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Ruang Humas PN Depok, pintunya ditutup rapat. Tak terlihat ada pegawai Humas maupun ajudan yang bersiaga di ruang tersebut.
Mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, yang biasa terparkir di depan gedung utama tidak tampak. Di pos penjagaan dekat gerbang, tampak ada beberapa personel Satpam yang berjaga. Setiap warga yang hendak bertamu, termasuk pewarta harus menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas pers untuk di fotokopi.
Menurut keterangan salah satu pegawai, yang menolak memberikan namanya, tidak ada agenda sidang perkara pidana dan perkara perdata pada hari ini di PN Depok.
"Perkara pidana hanya dua kali dalam seminggu pada Senin dan Rabu. Sementara perkara perdata hari ini PN mebggelar persidangan setempat (PS)
Pegawai tersebut tidak berkenan ketika dimintai komentarnya terkait situasi di lingkungan kerjanya setelah OTT KPK di PN Depok.
" Saya tidak tahu hakim yang di OTT KPK karena disini ada 17 hakim termasuk ketua dan wakil. Saya juga tidak tahu OTT karena kssus apa, " katanya singkat. (H-4)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Kasus OTT KPK di PN Depok 2026 membuktikan kenaikan gaji bukan solusi tunggal korupsi. Simak analisis mendalam mengenai integritas dan mafia peradilan.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved