Kurangi Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI Diminta Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau

KOMISI D DPRD DKI Jakarta menilai ketersediaan RTH di Jakarta masih belum mencapai target ideal. Target tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan itu termaktub RTH harus mencapai 30 persen dari total luas wilayah.

Anggota Komisi D Bun Joi Phiau mengalami keberadaan RTH bisa mempercantik wajah Kota Jakarta. Selain itu, memberi manfaat ekologis bagi masyarakat.

RTH juga sebagai ruang rekreasi warga Jakarta. Termasuk pula sebagai sarana olahraga setelah menjalani kehidupan sehari-hari. Mengurangi beban psikologis dan sosial warga.

Baca juga : Jakarta Targetkan Tekan Emisi Hingga 0% di 2060

“Jadi, Jakarta memang membutuhkan lebih banyak lagi wilayah RTH,” ujar Bun melalui keterangannya, Kamis (27/8).

Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.

Bun mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas para pengembang properti yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan RTH.

Baca juga : DPRD: Revitalisasi Monas untuk Formula E, bukan RTH

Hal itu penting, menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pembangunan yang pesat di ibukota.

“Ada kewajiban bagi pengembang untuk menyisihkan sebagian wilayah bangunan untuk ruang hijau,” tandas Bun.

Ia juga mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memastikan pembangunan RTH dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai.
Dengan begitu, masyarakat lebih aktif memanfaatkan RTH untuk interaksi sosial. 

“Jangan sampai ruang-ruang tersebut nantinya menjadi tempat mati yang tidak dapat digunakan warga Jakarta untuk beraktivitas,” pungkasnya. (Far/P-3)