Pramono Sebut tak Masalah Transjabodetabek Bebani APBD DKI Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku rute baru layanan Transjabodetabek dari Jakarta menuju sejumlah wilayah penyangga seperti Tangerang, Depok dan Bekasi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Kendati demikian, Pramono tak mempermasalahkan anggaran daerah di Jakarta digunakan untuk memfasilitasi subsidi layanan transportasi warga daerah lain.

Sebab, Pramono menjelaskan kebijakan tersebut digunakan karena masih dalam satu kawasan aglomerasi. Menurutnya pembangunan di Jakarta tak bisa dibatasi dan dipisah dengan daerah penyangga. 

"Persoalannya, kalau saya bilang enggak membebani, enggak mungkin. Pasti membebani. Tapi sekarang Jakarta kan membangun dengan berbagai cara, yang saya memang kembangkan," kata Pramono di kantor Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat dikutip Kamis (12/6).

Baca juga : Pramono: Soal Hilirisasi, Jakarta Bisa Jadi Tempat Belajar

Lebih lanjut,  Pemprov DKI Jakarta punya berbagai cara untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jakarta selain penggunaan APBD. Salah satunya, kata dia, dengan menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) untuk pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Cara seperti ini, diakui Pramono, telah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta seperti saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Jadi apa yang dulu pernah dirintis oleh gubernur sebelumnya, yang baik saya teruskan, yang enggak baik ya sudah enggak. Saya enggak malu sama sekali untuk belajar dari siapa saja," jelas Pramono.

Sebagai informasi, Pemprov DKI kini telah mengoperasikan sejumlah rute baru Transjabodetabek. Beberapa di antaranya yakni Blok M–Alam Sutera (S61), Cawang–Vida Bekasi (B41), Blok M–PIK 2 (T31), Lebak Bulus–Sawangan (D41), dan Blok M-Bogor (P11). (H-4)