Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta berkoordinasi dengan KPU, Polri/TNI untuk memastikan tempat pemungutan suara (TPS) tidak didirikan di area yang berpotensi terendam banjir saat hari pencoblosan. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.
"Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Pluit, Pademangan Barat, dan Rorotan di Jakarta Utara," ujarnya melalui keterangan, Selasa (26/11).
Untuk wilayah Jakarta Selatan di Kelurahan Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan di Jakarta Barat. Kemudian ada Kelurahan Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Bangka, Jati Padang, Pejaten Timur, dan Ulujami.
"Di Jakarta Timur ada Kelurahan Rambutan, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," papar dia.
Ia melanjutkan, berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, terdapat 571 tempat pemungutan suara dari total 14.835 TPS yang tersebar di setiap kelurahan di Jakarta termasuk rawan banjir.
"BPBD menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana/TRC setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana terutama saat hari penyoblosan," pungkasnya. (Far/I-2)
Meskipun tidak bersidang, Arsul menjelaskan bahwa ketiga hakim pada panel II saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang diajukan para pemohon.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved