Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menindak para Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terbukti melakukan judi online. Ia mengatakan, saat ini tengah meminta daftar nama penjudi online ke Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Gini, saya akan minta nama itu ke PMK, saya yakin pasti yang judi online itu ada juga yang beberapa saya enggak tahu ya pemikiran kami," ujarnya di Jakarta, Senin (1/7).
Ia menjelaskan, nantinya para ASN ini akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Hingga saat ini Heru masih menunggu daftar nama-nama yang terlibat.
Baca juga : Pemkot Bandung Siapkan Sanksi Tegas bagi ASN Terlibat Judi Online
"Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapin sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama," jelasnya.
Heru juga sudah mengumpulkan para lurah dan camat se-Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi penanganan judi online.
Hal ini dilakukan sesuai arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
“Arahan dari pak Menkopolhukam itu kan memberikan sosialisasi untuk semua, untuk tidak terlibat dalam judi online,” ujarnya.
SeJakarta menjadi provinsi dengan jumlah pemain dan transaksi judi online terbanyak kedua di Indonesia. Tercatat, ada 238.588 pemain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp2,3 triliun di Jakarta. (Far/P-5)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved