Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NASIB mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada akhir November 2023, belum ada kepastian terkait penyeretan Firli ke meja hijau.
Pasalnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah melengkapi pemberkasan penyidikan untuk kemudian diserahkan ke penuntut umum. Setidaknya, penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah mengembalikan berkas perkara yang disusun penyidik sebanyak dua kali, yakni pada Desember 2023 dan Februari 2024 karena dinyatakan belum lengkap.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Syahron Hasibuan, tanggung jawab perkara itu saat ini masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Penuntut umum, sambungnya, masih menunggu penyidik melengkapi berkas penyidikan.
Baca juga : Kejati DKI Harap Polda Metro Kembalikan Berkas Perkara Firli Bahuri 11 Januari
"Kalau (berkas penyidikannya) enggak terpenuhi, apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu teman-teman penyidik memenuhi petunjuk?" kata Syahron saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (9/6).
Ia mengakui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang membatasi jangka waktu melengkapi pemberkasan selama 14 hari. Namun, Syahron menyebut batas waktu itu tidak menentukan. Menurutnya, kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polda Metro Jaya dalam melengkapi pemberkasan terus dikoordinasikan dengan penuntut umum lewat forum koordinasi.
"Kalau ada berkasnya (dari penyidik), pasti kita kerjakan sesuai SOP. Karena untuk keadilan tersangkanya, untuk keadilan negaranya juga melalui jaksa penuntut umum. Pasti kita proses kalau sampai, kalau berkasnya dikirim," pungkas Syahron. (Z-2)
Kontrak renovasi sekolah selama 210 hari mulai 14 Maret-6 Oktober 2022. Kemudian sampai Desember 2022, pekerjaan belum selesai 100%, namun tersangka ADSN dan AYP melakukan permohonan
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
Peringatan HBA ke-64 sesuai instruksi dari Kejaksaan Agung dilaksanakan lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penahanan terhadapnya dilakukan Tim Penyidik Kejati Jawa Barat setelah melakukan pemeriksaan sekitar 8 jam
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menilai kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pihak dalam membangun kekompakan.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved