Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menertibkan hunian liar di atas tanggul. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah tanggul jebol seperti yang terjadi di kali Hek, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.
"Tanggul Hek jebol itu harus dicek, apakah ada hunian liar sepanjang tanggul? Karena memang tanggul tidak didesain untuk menanggung beban dari bangunan. Penindakan harus dilakukan juga. Saya kira itu harus dievaluasi semua tanggul di Jakarta," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian melalui keterangan tertulis, Minggu (31/3).
Dia menuturkan hunian liar yang banyak berdiri diatas tanggul membuat sedimentasi lumpur meninggi. Itu sangat mempengaruhi kekuatan tanggul. Pemprov DKI Jakarta kesulitan mengeruk karena terhalang bangunan.
Baca juga : Tanggul Sungai Jebol, Banjir di Demak Meluas
"Jaringan mikro atau got kita ini sedimentasinya buruk. Mau dilakukan pengerukan juga ternyata banyak warga yang sudah bangun cor-coran diatasnya," ucap Justin.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan Pemprov DKI harus membuat kebijakan besar dalam hal tata ruang ruang untuk pengendalian banjir. Termasuk, bangunan tak berizin harus diambil tindakan.
"Jadi bangunan-bangunan yang seluruhnya tidak ada IMB. Mereka yang tinggal di pinggir kali tanpa izin itu harus ditertibkan," tuturnya.
Sebelumnya, tanggul kali Hek di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, jebol pada Senin, 25 Maret 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan penyebab tanggul jebol karena debit air yang tinggi. (Z-11)
Awalnya, lanjut Kawedi, hujan tidak sampai merendam rumah warga. Namun karena ada tanggul sungai yang jebol, air pun mulai masuk ke rumah warga subuh tadi dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter.
Pemkot Semarang akan merevitaliasi kawasan sekitar tanggul laut untuk menjadikannya sebagai destinasi wisata.
Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek pembangunan tanggul laut di Tambaklorok, Kota Semarang, yang ditujukan mengendalikan banjir rob dalam waktu 30 tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek tanggul pengendalian rob dan penataan kawasan Kampung Nelayan di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, selesai Agustus 2024.
Akibat tanggul jebol tak kunjung diperbaiki, puluhan rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, terendam banjir dengan ketinggian 80 sentimeter.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved