Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali menambah kuota bus dalam program mudik gratis bagi warga Jakarta. Saat ini ada pula bantuan bus tambahan dari Bazis DKI sebanyak 6 unit bus untuk masyarakat penyandang Disabilitas.
Adapun kuota yang telah habis sebelumnya yakni 18.760 kursi dengan memberangkatkan 469 unit bus untuk perjalanan mudik maupun balik.
Kepala Dishub Syafrin Liputo mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa menambah kuota bus.
Baca juga : Melebihi Kapasitas, 24 Ribu Orang Berangkat Mudik Gratis
"Mereka sudah menyatakan bersedia menambah bus, dan ini yg nantinya kita akan umumkan pada pembukaan pendaftaran sesi kedua," jelasnya kepada wartawan, Selasa (26/3).
Syafrin mengatakan, para disabilitas yang mendaftar pun bisa diakomodir masuk ke layanan 6 unit bus yanh disiapkan Bazis. Meskipun sebelumnya penyandang Disabilitas juga bisa mendaftar pada gelombang pertama pendafatran mudik gratis.
"Jadi nanti akan ada beberapa bus tambahan selain kuota yang kosong, juga ada beberapa bus tambahan dan bantuan dari BUMD dan mitra yang akan kita umumkan nanti," jelasnya.
Baca juga : Awal Ramadan, 4.766 Penumpang Diberangkatkan dari Terminal Pulo Gebang
Sampai saat ini, sebanyak 6 bus sudah diumumkan untuk menambah kuota mudik warga Jakarta khusus untuk Disabilitas dan 2 bus untuk umum.
"Jadi akan ada tambahan 8 unit saat ini, 6 unit disabilitas baziz, duanya dari mitra untuk menyampaikan tambahan untuk mudik gratis. Karena melihat animo masyarakat yanh mengikuti pendaftaran mudik gratis demikian," papar Syafrin.
Kendati demikian Syafrin belum menjelaskan lebih rinci kapan nantinya gelombang kedua pendafatran dibuka.
"Sekarang kan sedanh verifikasi, kita harapkan Minggu ini paling lambat selesai, sehingga pada awal mingdep kita bisa umumkan," pungkasnya. (Z-10)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
VIDEO seorang pesepeda yang tengah melintas kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, berdebat dengan seorang aparat kepolisian ramai di sosial media.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta minta penyelenggara Jakarta Fair, Kemayoran dapat menertibkan parkir liar di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran atau Jakarta Fair Jakarta Pusat.
Penertiban parkir liar ini akan dilaksanakan selama satu bulan atau sampai 15 Juni 2024.
Penindakan jukir liar ini dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta
Seorang juru parkir liar mengaku setiap hari harus menyetorkan uang kepada oknum yang mengawasi di sekitar lokasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved