Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KECAMATAN Tapos dan Cimanggis menjadi wilayah dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, hal itu dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Kantor Kecamatan Tapos, Jumat (2/2). Itu, kata dia, diketahui berdasarkan jumlah rumah tangga miskin penerima bantuan sosial dan terbesar dalam sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT.
SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah.
Baca juga : Sandiaga Apresiasi OK OCE Dampingi Wirausaha Perempuan di Depok
"Jumlah penerima program keluarga harapan di Kecamatan Tapos Kecamatan Cimanggis tertinggi diantara 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok," ungkap Idris.
Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah terendah se-Kota Depok. Idris mengakui daya beli warga di Kecamatan Tapos dan Cimanggis juga masih sangat rendah.
Karena itu, Idris mengingatkan pemerintah Kecamatan Tapos agar mengintervensi permasalahan ini, mengingat lebih dari setengah populasi warga Kecamatan Tapos terdaftar di SLRT.
Baca juga : Akibat Pandemi, Angka Pengangguran di Kota Depok Bertambah
“Data SLRT itu ada di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok dan di kelurahan,” ujar dia.
Dia menyebut, keadaan di Tapos itu sebagai kondisi kemiskinan setengah ekstrem. Kecamatan Tapos mengalami kenaikan IPM satu tingkat lebih tinggi di atas Kecamatan Cipayung, setelah sebelumnya mendapatkan peringkat paling bawah se-Kecamatan di Kota Depok.
“IPM Kecamatan Tapos berada pada posisi 10, paling bawah saat ini adalah Kecamatan Cipayung di posisi 11,” sebutnya.
Baca juga : Wamendag Resmikan Factory Outlets Cikarang Trade Center di Kota Jababeka
Diwawancara di tempat yang sama, Camat Tapos, Abdul Mutolib mengakui, sektor ekonomi di Kecamatan Tapos masih mengalami kendala.
“Kami akan terus menghidupkan UMKM di Kecamatan Tapos, agar masyarakat bisa mandiri,” katanya.
Menurut dia, saat ini UMKM di Kecamatan Tapos sudah berjalan sesuai target, agar bisa terus naik kelas. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yaitu Wirausaha Baru (WUB).
Baca juga : Kasus Kebakaran di 2023 Tertinggi dari Bencana Lain
“Ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar,” tutur dia.
Selain itu, kata Abdul Mutolib, pihaknya juga telah mengintervensi dunia usaha atau perusahaan yang berada di Kecamatan Tapos, untuk memberdayakan warga di wilayah sekitarnya.
“Saya jika ketemu dengan pengusaha dan perusahaan, yang berpotensi bisa bisa memberdayakan masyarakat, saya akan ngotot untuk bisa mendahulukan warga Tapos,” ucapnya.
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
JUMLAH penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung (Babel), pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan, jika dibandingkan Maret 2023 lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun.
Wapres Ma'ruf Amin menginstruksikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk judi online
SEKOLAH Menengah Pertama Negeri atau SMP negeri (SMPN) di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) kebanjiran pendaftar calon peserta didik dari jalur Afirmasi atau jalur untuk warga miskin.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved