Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN perkembangan teknologi seperti saat ini, suka atau tidak semua perangkat daerah harus pandai dalam menggunakan media sosial. Sebab hanya dengan begitu, informasi akan sampai di masyarakat dengan cepat.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) akan memberikan penganugerahan kepada perangkat daerah yang aktif mengelola SP4N-LAPOR! dan sosial media.
Penganugerahan SP4N-LAPOR! dan sosial media untuk perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi tersebut bakal dikemas dalam acara IKP FESTIVAL (IKP Fest 2023) yang akan digelar di Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang, pekan depan.
"IKP Fest ini jadi ajang apresiasi untuk perangkat daerah yang aktif mengelola pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan menyebarluaskan informasi program pembangunan melalui sosial media," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, Senin (27/11).
Rhamdan menuturkan, acara IKP Fest 2023 akan diawali dengan seminar kehumasan dalam bentuk diskusi publik dengan tema 'Kabupaten Bekasi Berani Lawan Hoaks Pemilu 2024'.
Para pembicara yang dihadirkan yakni Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, Akademisi Unisma Bekasi, Harun Al-rasyid serta Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Ahmad Kurnia, dengan moderator Ita Puspita.
"Kita angkat tema melawan hoaks karena memang menjelang Pemilu 2024 ini, masyarakat perlu banyak diedukasi agar mereka tidak menjadi korban hoaks. Kami juga ingin ikut mencegah dan melawan hoaks, agar Pemilu 2024 berlangsung lancar, aman dan demokratis," ujarnya.
Ia melanjutkan, pada IKP Fest 2023 juga akan diberikan penganugerahan bagi para pejabat yang sering muncul di media masa dan aktif di sosial media serta berinteraksi dengan masyarakat.
"Kita akan berikan anugerah khusus untuk para pejabat atau mereka yang dinilai sebagai media darling dan banyak menyampaikan informasi di media masa," ucapnya.
Dia berharap IKP Fest 2023 dapat memacu dan memotivasi perangkat daerah agar lebih aktif dalam melayani aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan menyebarluaskan informasi melalui sosial media.
"Kami berharap, penganugerahan ini bisa memacu kreativitas para admin di perangkat daerah dalam membuat konten-konten sosial media yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya. (RO/R-2)
Program pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan dilaksanakan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Warga memanfaatkan layanan drive thru di Samsat Palangka Raya untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung tetapkan WFH ASN tiap Jumat. Jam kerja tetap normal, kamera wajib aktif saat rapat, dan disiplin kerja diperketat demi pelayanan publik optimal.
Pelayanan publik di hari Jumat tetap berjalan karena WFH diberlakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkait pelayanan langsung ke masyarakat.
KPK menyebut 8 indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di Kabupaten Mimika Papua Tengah, menunjukan skor yang rendah (merah).
Dian menilai, untuk menyesuaikan itu belanja masalah di masyarakat harus dilakukan oleh para OPD. Sehingga hal itu bisa disesuaikan dengan inovasi.
KPK menduga mantan Bupati Kepulauan Meranti M Adil membeli lahan menggunakan hasil pemotongan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkenalkan produk dan jasa mereka di acara Temu Bisnis Depok Ekonomi Pro Rakyat
Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved