Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DENGAN perkembangan teknologi seperti saat ini, suka atau tidak semua perangkat daerah harus pandai dalam menggunakan media sosial. Sebab hanya dengan begitu, informasi akan sampai di masyarakat dengan cepat.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) akan memberikan penganugerahan kepada perangkat daerah yang aktif mengelola SP4N-LAPOR! dan sosial media.
Penganugerahan SP4N-LAPOR! dan sosial media untuk perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi tersebut bakal dikemas dalam acara IKP FESTIVAL (IKP Fest 2023) yang akan digelar di Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang, pekan depan.
"IKP Fest ini jadi ajang apresiasi untuk perangkat daerah yang aktif mengelola pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan menyebarluaskan informasi program pembangunan melalui sosial media," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, Senin (27/11).
Rhamdan menuturkan, acara IKP Fest 2023 akan diawali dengan seminar kehumasan dalam bentuk diskusi publik dengan tema 'Kabupaten Bekasi Berani Lawan Hoaks Pemilu 2024'.
Para pembicara yang dihadirkan yakni Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, Akademisi Unisma Bekasi, Harun Al-rasyid serta Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Ahmad Kurnia, dengan moderator Ita Puspita.
"Kita angkat tema melawan hoaks karena memang menjelang Pemilu 2024 ini, masyarakat perlu banyak diedukasi agar mereka tidak menjadi korban hoaks. Kami juga ingin ikut mencegah dan melawan hoaks, agar Pemilu 2024 berlangsung lancar, aman dan demokratis," ujarnya.
Ia melanjutkan, pada IKP Fest 2023 juga akan diberikan penganugerahan bagi para pejabat yang sering muncul di media masa dan aktif di sosial media serta berinteraksi dengan masyarakat.
"Kita akan berikan anugerah khusus untuk para pejabat atau mereka yang dinilai sebagai media darling dan banyak menyampaikan informasi di media masa," ucapnya.
Dia berharap IKP Fest 2023 dapat memacu dan memotivasi perangkat daerah agar lebih aktif dalam melayani aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan menyebarluaskan informasi melalui sosial media.
"Kami berharap, penganugerahan ini bisa memacu kreativitas para admin di perangkat daerah dalam membuat konten-konten sosial media yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya. (RO/R-2)
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
KPK menduga mantan Bupati Kepulauan Meranti M Adil membeli lahan menggunakan hasil pemotongan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkenalkan produk dan jasa mereka di acara Temu Bisnis Depok Ekonomi Pro Rakyat
Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.
Rakorwasda inspektorat Kabupaten Tangerang dilaksanakan untuk mendukung sinergitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengawasan tahun 2024 di daerah.
Yusharto menjelaskan, tanpa kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka ekosistem inovasi di suatu daerah sulit terbentuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved