Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MULAI Jumat, 10 April 2026, Pemkot Yogyakarta akan mulai menerapkan work form home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Persentase ASN Kota Yogyakarta yang akan menerapkan WFH hanya sekitar 20%.
Kebijakan itu mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah serta terkait efisiensi dan penghematan energi.
Penjabat Sekda Pemkot Yogyakarta Dedi Budiono mengatakan, pelayanan publik di hari Jumat tetap berjalan karena WFH diberlakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkait pelayanan langsung ke masyarakat.
SE terkait WFH tersebut sudah ditandatangani Wali Kota Yogyakarta serta sudah beredar. "Untuk WFH sendiri, kita akan mulai Jumat ini karena Jumat kemarin kan libur,," ungkap Dedi.
Dia menyatakan beberapa OPD yang akan melaksanakan WFH, seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan manajemen internal Pemkot Yogyakarta.
Ia menegaskan, tidak semua ASN di OPD yang berbasis pelayanan ke masyarakat itu WFH. Para pegawai eselon II seperti kepala dinas dan eselon III seperti kepala bidang tetap harus bekerja di kantor atau work form office (WFO).
"Yang jelas, eselon dua dan eselon tiga tidak boleh WFH. Unit pelayanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat juga tidak boleh. Hanya OPD yang tidak memberikan pelayanan langsung yang diperbolehkan (WFH)," tegas dia.
Dedi menyebut jumlah ASN Pemkot Yogyakarta yang WFH maksimal sekitar 20 persen karena kebanyakan ASN Pemkot Yogyakarta ada di bidang pelayanan, seperti guru, tenaga kesehatan, hingga pelayanan di kemantren dan kelurahan.
"Lurah dan Mantri (Pamong Praja) juga tetap harus masuk kantor," imbuh dia.
Dedi menambahkan, ASN yang WFH harus sudah punya konsep atau rencana apa yang mau dikerjakan di rumah. Rencana kerja itu diajukan dan dipantau atasan.
Seelain itu, ia menyebut, ada sistem monitoring berlapis pada aplikasi Jogja Smart Service untuk mengajukan hasil kinerja. "Untuk monitoring proses atau progres atasan langsung harus mengecek secara berkala apakah yang direncanakan itu benar-benar dilaporkan dan dikerjakan," tutup dia. (H-2)
KPK menyebut 8 indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di Kabupaten Mimika Papua Tengah, menunjukan skor yang rendah (merah).
Dian menilai, untuk menyesuaikan itu belanja masalah di masyarakat harus dilakukan oleh para OPD. Sehingga hal itu bisa disesuaikan dengan inovasi.
KPK menduga mantan Bupati Kepulauan Meranti M Adil membeli lahan menggunakan hasil pemotongan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkenalkan produk dan jasa mereka di acara Temu Bisnis Depok Ekonomi Pro Rakyat
Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.
Platform pusat layanan terpadu ini mengusung teknologi chat-first AI untuk memangkas birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan publik hanya melalui percakapan WhatsApp.
Pihak manajemen juga menekankan pentingnya manajemen waktu bagi para calon penumpang untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
LAN meluncurkan terobosan digital bernama Sibangkom yang berfungsi sebagai pintu gerbang layanan pengembangan kompetensi satu atap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved