Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memecat jajaranya yang kedapatan tidak netral selama gelaran Pemilu 2024.
Heru menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) dari tingkat kelurahan hingga kepala dinas siap untuk diberhentikan jika memang kedapatan tidak netral.
"Teguran, terus penundaan gaji, terus penurunan pangkat dan sebagainya, akan Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," jelasnya.
Baca juga: Heru Budi Ingatkan Camat dan Lurah DKI Jakarta Netral saat Pemilu 2024
Lebih lanjut, Ia justru telah menginstruksikan ASN untuk tidak menggunakan simbol atau lambang yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu 2024.
Selain itu, Heru meminta jajarannya bersikap hati-hati di media sosial. Tidak ikut berkomentar di akun-akun yang mendukung peserta pemilu.
Baca juga: ASN Boyolali Diduga Kembalikan Dana Iuran Dukung Ganjar, Bawaslu: Kami Cek
"Sudah (fokus) bekerja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja. Ya, paham ya," jelasnya
Heru Budi juga meminta jajarannya di pemerintahan, terutama para camat dan lurah dapat berkonsultasi dengan masing-masing walikota apabila hendak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemilu. Terutama ketika hendak menertibkan atribut kampanye.
"Ya namanya pesta demokrasi biarkan saja, mau pasang spanduk, mau pasang baliho, umbul-umbul yang tidak boleh (dipasang) dimana bapak hapalin," pungkasnya. (Far/Z-7)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved