Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur-Barat (East-West) fase 1 tahap 1. Penandatanganan itu dilakukan pada Sabtu (11/11) di kantor Kemenhub, Jakarta.
"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Minggu (12/11). Pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.
"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujar Budi. Ia menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.
Baca juga: Rute MRT Jakarta 2023, Syarat Naik dan Cara Membeli Tiket
"Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lain untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap ke depan akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini. "Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT Timur-Barat dapat segera dimulai pada 2024," ungkap Risal.
Baca juga: MRT Jakarta Siapkan Depo Baru di Lahan Reklamasi Ancol
MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang, hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, koridor ini akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), dan Fase 2 Barat (Kembangan-Balaraja sepanjang 29,9 km).
"MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal. Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depo kereta di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km. (Z-2)
Ditjen Hubdat Kemenhub melakukan sidak ke pool taksi Xanh SM Bekasi untuk audit keselamatan pascainsiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Ditjen Hubdat Kemenhub panggil manajemen Green SM pasca kecelakaan maut KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi yang menewaskan 15 orang.
KPKĀ memeriksa Direktur Sarana Transportasi Jalan pada Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Danto Restyawan (DR) pada Kamis, 16 April 2026.
Kemenhub akan mengkaji permohonan kenaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat untuk ruteĀ domestik hingga 15 persen.
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck 60.946 armada bus pada periode angkutan Lebaran 2006.
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengimbau pemudik agar memaksimalkan waktu work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk mengurai puncak arus balik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved