Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melantik sejumlah aparatur sipil negara (ASN) tingkat eselon 3 dan 4 jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kamis (5/10) siang. Dalam sambutan pelantikan, Heru Budi pun mengingatkan kepada para pejabat eselon tiga dan empat untuk bekerja secara baik.
Heru mengaku tidak segan mengganti pejabat yang mempromosikan dan mengusulkan mereka, meski itu setingkat wali kota.
"Hari ini siapa yang mengusulkan para eselon 3 dan 4 promosi, saya percaya. Tapi kalau saya cek sebulan dua bulan kinerjanya tidak baik, yang mengusulkan saya ganti. Tapi yang bersangkutan biarin aja. Begitu ya aturan mainnya," kata Heru.
Baca juga: Sahkan RUU ASN, Puan: Bukti DPR Dukung Pengembangan Kompetensi ASN
Heru kemudian menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara. Dia bercerita saat itu kurang yakin dengan ada anak buahnya yang baru dilantik Gubernur untuk menjadi kepala suku dinas (Kasudin). Namun dia tidak menyebutkan secara rinci.
"Berdasarkan catatan saya terima yang bersangkutan belum pantas jadi Kasudin di Pemkot Jakarta Utara, tapi karena saya menghormati keputusan gubernur saat itu, saya hargai," ujar Heru.
Baca juga: Kejaksaan Jadi Institusi Paling Diminati untuk CASN 2023
Kemudian dia mengajak pejabat yang baru saja dilantik itu untuk berkeliling guna mengetahui kinerjanya sesuai tupoksi jabatan yang diemban setelah dilantik. "Yang saya duga benar, kinerjanya tidak sesuai saya harapkan. Saya tidak minta dia diganti, tapi saya telpon kepala BKD saya bicara untuk mengganti kepala dinasnya. Karena kepala dinas yang mengusulkan, tahun berapa? Tanya BKD saya jadi walkot tahun berapa," kata Heru.(Ssr)
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved