Bertemu Heru di Balai Kota DKI, Koster Curhat Bali Makin Macet

GUBERNUR Bali I Wayan Koster datang ke Jakarta menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta siang ini. Kedatangan Koster serta jajaran Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan Pemkot Denpasar tersebut bertujuan menghadiri penandatanganan nota kerja sama antara Pemprov Bali dan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu poin kerja sama tersebut adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan transportasi massal. Koster mengungkapkan pihaknya harus melakukan perubahan terhadap pola mobilitas warga Bali. Jika tidak, kemacetan di Bali akan kian parah.

"Khususnya yang berkaitan dengan penanganan transformasi transportasi publik, ya Bali harus belajar dengan DKI Jakarta," kata Koster, Senin (10/7).

Baca juga : Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN

Kebutuhan akan transportasi massal, lanjut Koster, didasari kondisi kemacetan di Bali yang makin ruwet. Koster pun curhat di hadapan Heru bahwa kondisi kemacetan disebabkan faktor warga Bali serta turis yang lebih senang menggunakan kendaraan roda dua.

"Salah satu masalah yang kami hadapi adalah macet terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya kami mulai memikirkan tranportasi publik salah satu yang sedang kami canangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel yaitu LRT dan saat ini sedang kajian kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan," jelasnya.

Baca juga : DPRD DKI Sebut Dinas Perhubungan Juga Jadi Salah Satu Penyebab Kemacetan

Ia menegaskan solusi untuk mengatasi kemacetan ini harus segera diambil karena Bali sebagai salah satu daerah yang juga berfungsi secara nasional dengan seringnya Bali menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. 

Selain itu, Bali yang 54% ekonominya ditopang oleh pariwisata harus menyediakan iklim wisata yang nyaman termasuk soal transportasi.

Lokasi-lokasi yang rawan kemacetan di Bali antara lain Kuta, Badung, Denpasar, Sanur, hingga ke Ubud.

Bali pun berencana menata ulang transportasinya hingga 100 tahun ke depan. Hal ini sudah didukung oleh pemerintah melalui pengesahan peraturan daerah tentang haluan pembangunan 100 tahun.

"Jadi nggak ada pilihan lain. Kami harus membuka ruang ini dan memang salah satu masalah yang kami hadapi tidak mudah karena budaya masyarakat masyarakat Bali itu sangat suka pakai sepeda motor dari pada peta tranportasi umum. Tapi saya kira kondisi akan menuntut dan merubah perilaku masyarakat di Bali," tukasnya. (Z-5)