Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan evaluasi sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen) Kemendagri.
Kepada awak media, Heru tidak menjelaskan hasil evaluasi yang ia paparkan.
"Ya enggak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya mendagri," ujarnya kepada awak media di Gedung Kemendagri, Rabu (16/5).
Baca juga: Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur DKI Heru Budi
Ia mengatakan, sebanyak 72 halaman paparan evaluasi dirinya selama lebih dari 6 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Aada saran-saran, kemacetan lalu lintas, peningkatan transportasi dan pelayanan publik, pelayanan rumah sakit," jelas Heru.
Baca juga: Warga Pluit Minta Pj Gubernur Jakarta Tertibkan Ruko Liar
Ia mengatakan evaluasi ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Kemendagri melakukan evaluasi pertama pada bulan Februari.
"Iya, ini yang kedua. Februari (yang pertama)," ujar Heru.
Heru menjabat sebagai Pj Gubernur DKI sejak 17 Oktober 2022 lalu. Saat itu, Heru ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang purna-tugas.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, evaluasi terhadap Heru akan dilakukan per tiga bulan. Tito pun menyebut Heru Budi belum tentu menjabat sebagai Pj Gubernur DKI hingga 2024 mendatang.
“Kami nanti akan evaluasi per tiga bulan. Setelah satu tahun, bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda tergantung dari hasil evaluasi,” ucap Tito beberapa waktu lalu. (Far/Z-7)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved