Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan lahan tidur menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapatkan dukungan Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto mendukung penuh upaya Pemprov yang tengah memperbanyak RTH di tengah keterbatasan lahan. Lahan yang dimanfaatkan ini bisa milik Pemprov DKI yang belum terpakai maupun milik warga.
Baca juga: Lebih 10 Ton Sampah Liar di Cilangkap Depok Dipindahkan ke TPA
"Saya setuju sekali kalau RTH ini terus diperbanyak. Karena pemerintah mempunyai kewajiban, lahan terbuka harus memenuhi target 30 persen dari total luas kawasan," ujarnya, Minggu (5/2).
Panji menilai, untuk mengejar target pemenuhan RTH 30%, Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan warga pemilik lahan agar bisa menanam pohon.
"Saya sarankan setiap RTH ditambahkan sarana edukasi, wisata, kesenian hingga tempat komunikasi. Kalau di setiap RTH ada seperti ini, saya yakin banyak warga yang memanfaatkan," katanya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya, Pantas Nainggolan mengungkapkan, untuk menambah target RTH, Pemprov DKI dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasom fasum) yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat.
"Lahan fasos fasum juga bisa menjadi salah satu pemenuhan target RTH," tuturnya.
Ia menambahkan, pada hakekatnya target pemenuhan RTH bertujuan menciptakan ruang yang sehat, asri dan berdampak kepada kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat.
"Jangan hanya memenuhi kebijakannya, tetapi harus punya skala prioritas yang didahulukan. Ini nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat," tandasnya. (OL-6)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved