Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mendapat dan hibah dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebesar Rp75.477.263.795 untuk keberlangsungan program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik tahap ketiga.
Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan dana hibah tersebut akan digunakan untuk pemasangan 70 kamera E-TLE di sejumlah wilayah ibu kota. Saat ini, wilayah Jakarta sudah terpasang 57 titik kamera E-TLE, sehingga tahun ini akan terpasang 127 kamera yang dipasang sejak tahun 2019.
Adapun rinciannya, anggaran dana hibah Rp75 M akan dimanfaatkan dalam tujuh bagian yang mendukung pelaksanaan E-TLE di Jakarta. Pertama untuk aplikasi dan server senilai Rp12.846.246.849. Kedua, untuk perangkat penindakan Rp38.754.444.041.
Ketiga, untuk perangkat NOC dan keamanan Rp5.795.619.958. Keempat, perangkat back office Rp787.528.865. Kelima, untuk penyewaan internet dan listrik E-TLE Rp4.833.399.226. Keenam, untuk instalasi dan integrasi sistem Rp4.581.568.739 dan terakhir biaya administrasi senilai Rp398.727.273.
Apabila dijumlahkan, maka besaran anggarannya mencapai Rp67.997.534.950. Kemudian ditambah dengan pajak 11% sebesar Rp7.479.728.845, sehingga totalnya menjadi di Rp75.477.263.795.
Baca juga: E-TLE Mobile Rekam Ratusan Pelanggar Lalu Lintas per Hari
Latif menerangkan, penerapan E-TLE ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ia berharap dengan pemasangan E-TLE yang semakin masif bisa membentuk masyarakat yang disiplin.
"Kalau kita masih gunakan manual ya sampai kapanpun (kesadaran masyarakat) tidak akan tumbuh, ya tinggal kucing-kucingan aja, kalau ada petugas ya tertib, kalau tidak ada petugas tidak akan tertib," ujar Latif saat rapat di Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penerapan E-TLE diharapkan bisa membuat situasi jalanan ibu kota menjadi lebih tertib. Setidaknya bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas karena pengendara menjadi lebih disiplin.
"Sehingga lalin itu lebih lancar karena masyarakat itu merasa diawasi secara terus-menerus 24 jam dengan memanfaatkan teknologi informasi," kata Syafrin.(OL-5)
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KPK membutuhkan waktu untuk menyelidiki belasan ribu pokok pikiran (Pokir) terkait yang menggunakan dana hibah sebesar Rp2 triliun sebelum melakukan OTT di Jawa Timur.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved