Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI akan menyiapkan acara untuk menyemarakkan pergantian tahun baru. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali mengatakan acara tidak akan dibuat terpusat di Bundaran HI seperti yang pernah dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19.
Acara-acara untuk menyemarakkan malam Tahun Baru akan disebar di lima wilayah kota administrasi. Tujuannya untuk memecah keramaian warga. Seperti diketahui saat ini, status PPKM belum dicabut oleh pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI masih harus mewaspadai kenaikan kasus covid-19.
Baca juga: Ada Rekayasa Lalu Lintas jika Tol Pondok Aren-Serpong Terkendala Banjir
"Sifatnya teknis memang mungkin hari ini kita sedang mematangkan tempat dan beberapa yang teknis karena selain dari pada tingkat provinsi nanti kita juga siapkan yang di tingkat wali kota. Pertimbangannya agar konsentrasi massanya agak sendiri, massanya agak sedikit terpecah karena kondisinya masih PPKM di DKI Jakarta," kata Marullah di Balai Kota, Senin (5/12).
Mantan Sekda DKI Jakarta itu juga akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti Polda Metro Jaya guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat malam pergantian tahun.
"Kita juga antisipasi beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan di Jakarta maupun tempat-tempat lain selain Jakarta. Konsentrasi massa kadang-kadang ada yang imbasnya positif bagus, tapi ada beberapa yang kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Jakarta beberapa waktu lalu hampir terjadi hal-hal yang kurang baik, oleh karena itu kita antisipasi dengan sebaik-baiknya," tukasnya.
Pelaksanaan Car Free Night saat malam tahun baru pun masih akan dibahas lebih lanjut bersama Polda Metro Jaya serta Forkompinda. (OL-6)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved